Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Audit DPR Sebut Jaringan Komputer Senjata Amerika Rawan Peretasan

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ilustrasi hacker. Politiken.dk
Ilustrasi hacker. Politiken.dk
Iklan

TEMPO.COWashington – Sebuah laporan federal pemerintah Amerika Serikat menyimpulkan program-program senjata baru dari kementerian Pertahanan rawan terhadap aksi peretasan.

Pentagon dinilai lambat dalam meningkatkan perlindungan terhadap berbagai sistem pertahanan strategis, yang semakin mengandalkan jaringan komputer dan piranti lunak atau software.

Laporan dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS menyebutkan Pentagon telah bekerja untuk memastikan jaringan komputernya aman. Tapi Pentagon baru mulai bekerja untuk fokus memeriksa keamanan sistem persenjataannya.

Audit lengkap ini dilakukan selama sekitar setahun dari September 2017 hingga Oktober 2018.

“Ada tantangan yang besar untuk melindungi sistem senjata dari peretasan canggih yang terus meningkat,” begitu dilansir Kantor Akuntabilitas Pemerintah seperti dilansir NBC News pada Rabu, 10 Oktober 2018 dengan mengutip dari AP.

CNN melansir program sistem senjata baru yang rawan peretasan ini dibuat pada 2012 hingga 2017.

Selama bertahun-tahun, para pejabat Pentagon mengakui bahwa kementerian Pertahanan, angkatan bersenjata dan para perusahaan swasta di bidang pertahanan terus menerus mengalami serangan siber. Serangan ini diduga untuk mencuri berbagai informasi sensitif demi kepentingan teknologi dan ekonomi. Serangan ini, sebagiannya, disponsori oleh negara tertentu.

Menurut laporan tadi, yang tidak menyebutkan nama para peretas dan asal negaranya, sejumlah aktor canggih menyadari adanya kelemahan ini. Para penyerang ini memiliki sejumlah unit peretasan yang didukung pendanaan dan fokus untuk melemahkan kekuatan AS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini, para pejabat AS menuding Rusia dan Cina sebagai dua negara pelaku serangan siber utama terhadap berbagai cabang pemerintahan dan pertahanan, serta jaringan komersial milik perusahaan pemilik teknologi canggih.

Kantor Akuntabilitas Pemerintah, yang bernaung di bawah DPR AS dan bersifat investigasi, tidak menggambarkan secara detil cabang militer dan sistem apa yang lemah terhadap peretasan dengan alasan kerahasiaan. Laporan itu juga menyebut ada sembilan program pengadaan teknologi pertahanan dari berbagai cabang militer yang dikaji ulang.

Laporan itu menyebut tindakan pencegahan ini dilakukan karena adanya kelemahan nyata yang dialami sistem senjata AS. “Hanya dibutuhkan dua orang dari tim pengetesan selama satu jam untuk bisa mendapatkan akses awal terhadap sebuah sistem senjata. Dan dibutuhkan satu hari untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap sistem senjata yang sedang dites keamanan aksesnya,” begitu isi laporan tadi.

Menurut CNN, sebagian sistem senjata yang digunakan menggunakan piranti lunak komersil atau open source software dan tidak mengganti password dasar saat pemasangannya. “Ini memungkinkan tim pengetesan bisa mencari password tadi di Internet dan mendapatkan akses administrator."

Salah satu kelemahan utama sistem senjata berbasis piranti lunak ini adalah sifatnya terintegrasi dengan berbagai sistem senjata lainnya. Ini membuat peretas bisa mengakses berbagai sistem senjata hanya dengan meretas satu sistem senjata saja. Padahal, Pentagon menganggap ini sebagai kekuatan.

Contohnya sistem senjata F-35 Joint Strike Fighter terkoneksi ke berbagai sistem radar dan senjata lainnya sehingga bisa berbagi informasi dan data sensitif secara real time.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran Temui Menteri Budi Arie, Bahas Transformasi Digital hingga Keamanan Siber

1 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024. Foto Humas Kominfo
Gibran Temui Menteri Budi Arie, Bahas Transformasi Digital hingga Keamanan Siber

Gibran dan Budi Arie membahas soal peningkatan keamanan siber usai kasus peretasan PDN.


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

2 hari lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.


CrowdStrike Windows Down, Sistem Keamanan Pentagon Amerika Kena Juga?

5 hari lalu

Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal C. Q. Brown, berbicara dalam Aspen Security Forum di Aspen, Colorado, Amerika, pada Jumat, 19 Juli 2024. YouTube @aspeninstitute
CrowdStrike Windows Down, Sistem Keamanan Pentagon Amerika Kena Juga?

Pentagon klaim sistem komputernya tak terganggu CrowdStrike, tapi aplikasi itu telah dipakai sistem keamanan sibernya


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

5 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

6 hari lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.


Universitas Indonesia Bantah Datanya Bocor dan Dijual di BreachForums

6 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Indonesia. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Universitas Indonesia Bantah Datanya Bocor dan Dijual di BreachForums

Humas Universitas Indonesia atau UI membantah ada kebocoran data Center for Independent Learning (CIL) dan dijual di dark web


AS Akhiri Misi Dermaga Terapung Gaza, Diduga Digunakan Bantu Israel Bebaskan Sandera

7 hari lalu

Warga Palestina membawa paket bantuan yang dikirim ke Gaza melalui dermaga buatan AS, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza, 18 Mei 2024. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan bahwa lebih dari 569 metrik ton bantuan kemanusiaan telah dikirimkan sejauh ini melalui dermaga terapung sementara ke Gaza. REUTERS/Ramadan Abed
AS Akhiri Misi Dermaga Terapung Gaza, Diduga Digunakan Bantu Israel Bebaskan Sandera

Dermaga tersebut beroperasi kurang dari 20 hari, dan selama sebagian besar hari tersebut, pengiriman bantuan hanya diturunkan di pantai Gaza


Pemeliharaan Keamanan Rendah, Bikin Situs Pemerintahan Mudah Disusupi Judi Online

7 hari lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pemeliharaan Keamanan Rendah, Bikin Situs Pemerintahan Mudah Disusupi Judi Online

Pemeliharaan keamanan situs pemerintah dan pendidikan rendah sehingga mudah disusupi judi online.


825 Calon Mahasiswa Baru Unpad Lolos sebagai Penerima Beasiswa KIP Kuliah

9 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
825 Calon Mahasiswa Baru Unpad Lolos sebagai Penerima Beasiswa KIP Kuliah

Universitas Padjadjaran mengalokasikan 1.291 bagi calon mahasiswa baru untuk mendapatkan beasiswa KIP Kuliah. Sempat terkendala akibat peretasan PDN.


Inilah 7 Bahaya Password WiFi Diretas

11 hari lalu

Ilustrasi wifi di ponsel. Shutterstock
Inilah 7 Bahaya Password WiFi Diretas

Password WiFi yang dibobol menjadi pintu masuk peretas mencuri data-data pengguna jaringan, termasuk data penting.