Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Kejahatan Terkait Bekas Diktator Mesir Hosni Mubarak

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Poster bekas diktator Mesir yaitu Presiden Hosni Mubarak. Foreign Policy
Poster bekas diktator Mesir yaitu Presiden Hosni Mubarak. Foreign Policy
Iklan

TEMPO.COKairo – Hosni El Sayed Mubarak atau Hosni Mubarak merupakan Presiden keempat Mesir sejak 1981 hingga dijatuhkan oleh aksi massa pada Februari 2011. Aksi massa yang merupakan lanjutan dari Arab Spring atau Kebangkitan Arab ini berlangsung di ibu kota Kairo dan kota-kota besar Mesir yang lain.

Baca:

 
 

Berikut ini jejak berdarah lelaki, yang saat ini berusia 90 tahun:

1. Ratusan Demonstran Tewas

Hosni Mubarak dituding terlibat dalam tewasnya ratusan warga Mesir yang memprotes rezim diktator pimpinannya pada Januari 2011. Ribuan warga Mesir berkumpul di Tahrir Square selama berminggu-minggu mendesak pengunduran dirinya.

Situs Loc.gov melansir Mubarak terancam hukuman mati dalam kasus mendukung pembunuhan demonstran dengan memerintahkan polisi menggunakan peluru tajam untuk menembak. Mubarak lalu menjalani persidangan di Pengadilan Kriminal Kairo dalam kasus ini.

Baca:

 

Ada tiga proses persidangan untuk menjerat Mubarak dalam kasus tewasnya ratusan demonstran ini. Dalam salah satu persidangan Menteri Dalam Negeri Mesir bersaksi Mubarak sebagai Panglima Tertinggi Militer memberikan perintah penggunaan peluru tajam oleh aparat keamanan dalam menangani para pengunjuk rasa. Belakangan Mahkamah Agung Mesir membebaskan Mubarak.

2. Tindak Brutal Polisi

Selama memerintah Mesir dalam tiga dekade, Mubarak menjadikan polisi sebagai ujung tombak represi terhadap masyarakat. Ribuan warga Mesir ditangkap, dipukuli, ditahan tanpa tuduhan oleh polisi untuk kasus yang dibuat-buat.

Human Rights Watch melaporkan polisi mentarget siapa saja dari pihak oposisi, aktivis Islam yang dituding melakukan terorisme, dan warga masyarakat biasa. Ada laporan polisi Mesir memukuli seorang lelaki bernama Khaled Said hingga tewas karena dia menolak menunjukkan kartu identitasnya saat memasuki sebuah warnet pada 2010.

Polisi bersikap sewenang-wenang dengan berdalih menggunakan Undang-Undang Darurat, yang diterapkan sejak tewasnya Anwar Sadat pada 1981.

Baca:

 

UU drakonian ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Keamanan Negara (SSIS) untuk menahan siapa saja yang mereka curigai tanpa ada dakwaan apapun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Penyiksaan

Para tahanan kerap mengalami penyiksaan seperti pemukulan, disetrum listrik, disuruh mengambil posisi tubuh yang menyakitkan, berdiri lama, dicekoki air (waterboarding), pemerkosaan, ancaman pemerkosaan terhadap tahanan dan keluarganya. HRW menemukan adanya 460 laporan yang diterima Organisasi HAM Mesir, termasuk 125 kasus yang berujung tewasnya tahanan antara 2000 – 2009. Sejak 1992, 73 orang mengalami penghilangan paksa.

Baca:

 

Tindakan penyiksaan ini diawasi langsung oleh Wakil Presiden Omar Suleiman, yang bekas kepala intelijen Mesir. Dia ikut terlibat dalam penyiksaan penerima hadiah Pulitzer, Ron Suskind. “Saat AS ingin menyiksa seseorang, kita akan mengirimnya ke Mesir untuk disiksa di sana,” kata Suskind menuduh pemerintah AS dalam wawacara dengan ABC News.

4. Penindasan Politik

Mubarak berkuasa sejak 1981 dan memenangi empat pemilu. Tiga pemilu pertama dinilai tidak adil karena tidak ada kandidat oposisi. Pemilu yang keempat digelar dengan melibatkan oposisi yaitu Ayman Nour tapi pelaksanaannya tidak bebas. Mubarak juga melarang grup Muslim terbesar yaitu Ikhwanul Muslimin, untuk mengikuti pemilu.

Mubarak tidak membolehkan masyarakat membentuk partai politik dengan bebas apalagi maju sebagai kandidat independen untuk posisi Presiden. Dia membuat aturan tokoh independen membutuhkan 250 tanda tangan dari parlemen, yang dikontrol partai berkuasa, agar bisa menjadi kandidat.

Komisi Pemilihan Umum Mesir juga diberi kekuasaan nyaris tanpa batas untuk menggagalkan pencalonan kandidat. KPU Mesir bisa menutup kantor partai politik atau kandidat, menyita dananya, dan menolak mengakui keabsahan sebuah partai. “Ini artinya pemilu hanya berlangsung kompetitif sebatas diinginkan Mubarak saja,” begitu dilansir media Foreign Policy.

Baca:

Didakwa Korupsi, Husni Mubarak Divonis 3 Tahun Bui

 

Kawat dari kemenlu AS menyatakan,”Kementerian Dalam Negeri dan SSIS memonitor dan menginfiltrasi oposisi dan masyarakat sipil dan menindas oposisi lewat penangkapan, pelecehan dan intimidasi.”

Dua putra Hosni Mubarak yaitu Alaa dan Gamal Mubarak. Egypt Today

Saat ini dua anak Hosni Mubarak, Alaa dan Gamal, bermasalah dengan otoritas hukum terkait dugaan melakukan insider trading dalam pembelian saham sebuah bank di Mesir. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perundingan Gencatan Senjata Gagal, Israel Lancarkan Serangan ke Rafah Timur

1 jam lalu

Asap mengepul setelah serangan Israel ketika pasukan Israel melancarkan operasi darat dan udara di bagian timur Rafah, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 7 Mei 2024. REUTERS/Hatem Khaled
Perundingan Gencatan Senjata Gagal, Israel Lancarkan Serangan ke Rafah Timur

Israel menyerang Rafah timur ketika perundingan gencatan senjata dengan Hamas tak kunjung mencapai kesepakatan.


Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Gagal, Hamas: Kendali Kini di Tangan Israel

4 jam lalu

Asap mengepul setelah serangan Israel ketika pasukan Israel melancarkan operasi darat dan udara di bagian timur Rafah, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 7 Mei 2024. Sejumlah tank Israel juga terlihat mengelilingi kota Rafah. REUTERS/Hatem Khaled
Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Gagal, Hamas: Kendali Kini di Tangan Israel

Delegasi Hamas telah meninggalkan Kairo setelah perundingan gencatan senjata dengan Israel gagal


31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

23 jam lalu

Sejumlah anak memegang lilin saat menggelar aksi bertajuk
31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

Marsinah, buruh perempuan yang ditemukan meninggal karena siksaan. Siapa pelaku yang membunuhnya dengan luka tembak?


Militer Israel Ambil Kendali Penyeberangan Rafah dari Gaza ke Mesir

2 hari lalu

Kendaraan militer Israel beroperasi di Penyeberangan Rafah sisi Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Jalur Gaza selatan, dalam tangkapan layar yang diambil dari video selebaran yang dirilis pada 7 Mei 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS
Militer Israel Ambil Kendali Penyeberangan Rafah dari Gaza ke Mesir

Militer Israel mengambil kendali atas perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir


Bertemu Pemerintah Belanda, JATAM Kaltim Beberkan Dugaan Pelanggaran HAM di IKN

3 hari lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Bertemu Pemerintah Belanda, JATAM Kaltim Beberkan Dugaan Pelanggaran HAM di IKN

JATAM Kaltim berharap negara lain tak menanam modal di IKN lantaran menilai pembangunan IKN telah banyak melanggar HAM.


Israel Usir Ratusan Ribu Warga Palestina dari Rafah, Hamas: Ini Eskalasi Berbahaya!

3 hari lalu

Orang-orang melarikan diri dari bagian timur Rafah setelah militer Israel mulai mengevakuasi warga sipil Palestina menjelang ancaman serangan di kota Gaza selatan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah, di Jalur Gaza selatan 6 Mei 2024. (Reuters)
Israel Usir Ratusan Ribu Warga Palestina dari Rafah, Hamas: Ini Eskalasi Berbahaya!

Pejabat senior Hamas, kelompok pejuang Palestina yang menguasai Gaza, mengatakan perintah evakuasi Israel bagi warga Rafah adalah "eskalasi berbahaya


Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

5 hari lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.


Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

6 hari lalu

Warga Palestina menikmati pantai pada hari yang panas, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 24 April 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Israel Berencana Usir Warga Palestina dari Rafah ke Pantai Gaza

Israel berencana mengusir warga Palestina keluar dari Kota Rafah di selatan Gaza ke sebidang tanah kecil di sepanjang pantai Gaza


Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

6 hari lalu

Direktur CIA William Burns berbicara selama sidang Komite Intelijen DPR AS tentang ancaman di seluruh dunia, di Washington, D.C., AS, 15 April 2021. [Tasos Katopodis/Pool via REUTERS]
Hamas dan CIA Bahas Gencatan Senjata Gaza di Kairo

Para pejabat Hamas dan CIA dijadwalkan bertemu dengan mediator Mesir di Kairo untuk merundingkan gencatan senjata di Gaza.


Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

6 hari lalu

Dalam foto yang dirilis 25 Agustus 2016, menunjukan perusahaan Grup NSO Israel yang memiliki kantor sampai beberapa bulan yang lalu di Herzliya, Israel. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan bahwa seorang anggota stafnya ditargetkan oleh spyware buatan Israel dari NSO Group.[AP Photo / Daniella Cheslow]
Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel

Indonesia dikabarkan tengah mengimpor Indonesia tengah mengimpor sejumlah produk spyware dan pengawasan yang sangat invasif dari Israel.