Sabtu, 20 Oktober 2018

4 Kejahatan Terkait Bekas Diktator Mesir Hosni Mubarak

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster bekas diktator Mesir yaitu Presiden Hosni Mubarak. Foreign Policy

    Poster bekas diktator Mesir yaitu Presiden Hosni Mubarak. Foreign Policy

    TEMPO.COKairo – Hosni El Sayed Mubarak atau Hosni Mubarak merupakan Presiden keempat Mesir sejak 1981 hingga dijatuhkan oleh aksi massa pada Februari 2011. Aksi massa yang merupakan lanjutan dari Arab Spring atau Kebangkitan Arab ini berlangsung di ibu kota Kairo dan kota-kota besar Mesir yang lain.

    Baca:

     
     

    Berikut ini jejak berdarah lelaki, yang saat ini berusia 90 tahun:

    1. Ratusan Demonstran Tewas

    Hosni Mubarak dituding terlibat dalam tewasnya ratusan warga Mesir yang memprotes rezim diktator pimpinannya pada Januari 2011. Ribuan warga Mesir berkumpul di Tahrir Square selama berminggu-minggu mendesak pengunduran dirinya.

    Situs Loc.gov melansir Mubarak terancam hukuman mati dalam kasus mendukung pembunuhan demonstran dengan memerintahkan polisi menggunakan peluru tajam untuk menembak. Mubarak lalu menjalani persidangan di Pengadilan Kriminal Kairo dalam kasus ini.

    Baca:

     

    Ada tiga proses persidangan untuk menjerat Mubarak dalam kasus tewasnya ratusan demonstran ini. Dalam salah satu persidangan Menteri Dalam Negeri Mesir bersaksi Mubarak sebagai Panglima Tertinggi Militer memberikan perintah penggunaan peluru tajam oleh aparat keamanan dalam menangani para pengunjuk rasa. Belakangan Mahkamah Agung Mesir membebaskan Mubarak.

    2. Tindak Brutal Polisi

    Selama memerintah Mesir dalam tiga dekade, Mubarak menjadikan polisi sebagai ujung tombak represi terhadap masyarakat. Ribuan warga Mesir ditangkap, dipukuli, ditahan tanpa tuduhan oleh polisi untuk kasus yang dibuat-buat.

    Human Rights Watch melaporkan polisi mentarget siapa saja dari pihak oposisi, aktivis Islam yang dituding melakukan terorisme, dan warga masyarakat biasa. Ada laporan polisi Mesir memukuli seorang lelaki bernama Khaled Said hingga tewas karena dia menolak menunjukkan kartu identitasnya saat memasuki sebuah warnet pada 2010.

    Polisi bersikap sewenang-wenang dengan berdalih menggunakan Undang-Undang Darurat, yang diterapkan sejak tewasnya Anwar Sadat pada 1981.

    Baca:

     

    UU drakonian ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Keamanan Negara (SSIS) untuk menahan siapa saja yang mereka curigai tanpa ada dakwaan apapun.

    3. Penyiksaan

    Para tahanan kerap mengalami penyiksaan seperti pemukulan, disetrum listrik, disuruh mengambil posisi tubuh yang menyakitkan, berdiri lama, dicekoki air (waterboarding), pemerkosaan, ancaman pemerkosaan terhadap tahanan dan keluarganya. HRW menemukan adanya 460 laporan yang diterima Organisasi HAM Mesir, termasuk 125 kasus yang berujung tewasnya tahanan antara 2000 – 2009. Sejak 1992, 73 orang mengalami penghilangan paksa.

    Baca:

     

    Tindakan penyiksaan ini diawasi langsung oleh Wakil Presiden Omar Suleiman, yang bekas kepala intelijen Mesir. Dia ikut terlibat dalam penyiksaan penerima hadiah Pulitzer, Ron Suskind. “Saat AS ingin menyiksa seseorang, kita akan mengirimnya ke Mesir untuk disiksa di sana,” kata Suskind menuduh pemerintah AS dalam wawacara dengan ABC News.

    4. Penindasan Politik

    Mubarak berkuasa sejak 1981 dan memenangi empat pemilu. Tiga pemilu pertama dinilai tidak adil karena tidak ada kandidat oposisi. Pemilu yang keempat digelar dengan melibatkan oposisi yaitu Ayman Nour tapi pelaksanaannya tidak bebas. Mubarak juga melarang grup Muslim terbesar yaitu Ikhwanul Muslimin, untuk mengikuti pemilu.

    Mubarak tidak membolehkan masyarakat membentuk partai politik dengan bebas apalagi maju sebagai kandidat independen untuk posisi Presiden. Dia membuat aturan tokoh independen membutuhkan 250 tanda tangan dari parlemen, yang dikontrol partai berkuasa, agar bisa menjadi kandidat.

    Komisi Pemilihan Umum Mesir juga diberi kekuasaan nyaris tanpa batas untuk menggagalkan pencalonan kandidat. KPU Mesir bisa menutup kantor partai politik atau kandidat, menyita dananya, dan menolak mengakui keabsahan sebuah partai. “Ini artinya pemilu hanya berlangsung kompetitif sebatas diinginkan Mubarak saja,” begitu dilansir media Foreign Policy.

    Baca:

    Didakwa Korupsi, Husni Mubarak Divonis 3 Tahun Bui

     

    Kawat dari kemenlu AS menyatakan,”Kementerian Dalam Negeri dan SSIS memonitor dan menginfiltrasi oposisi dan masyarakat sipil dan menindas oposisi lewat penangkapan, pelecehan dan intimidasi.”

    Dua putra Hosni Mubarak yaitu Alaa dan Gamal Mubarak. Egypt Today

    Saat ini dua anak Hosni Mubarak, Alaa dan Gamal, bermasalah dengan otoritas hukum terkait dugaan melakukan insider trading dalam pembelian saham sebuah bank di Mesir. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bravo 5 dan Cakra 19, Dua Tim Luhut untuk Jokowi di Pilpres 2019

    Menyandang nama Tim Bravo 5 dan Cakra 19, dua gugus purnawirawan Jenderal TNI menjadi tim bayangan pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.