TEMPO.CO, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan bakal membuka rekening bank miliknya untuk diketahui publik terkait adanya tuduhan dia dan keluarga menyimpan jumlah kekayaan tidak wajar.
Baca:
“Saya menantang ABS-CBN. Mari kita pergi ke bank sentral dan saya akan meminta gubernur sentral untuk membuka rekening saya. Hanya beberapa klik saja menggunakan komputer,” kata Duterte dalam pidato di Malaybalay City seperti dilansir media ABS CBN News pada Jumat, 3 Agustus 2018.
Duterte melanjutkan tantangannya itu. “Jika jumlah uang saya melebihi 40 juta Peso (sekitar Rp31 miliar) maka saya akan mengundurkan diri. Jika jumlahnya kurang dari itu maka kalian harus berbaris dan saya tampar satu-satu,” kata Duterte.
ABS-CBN merupakan salah satu media Filipina yang rajin memberitakan soal kekayaan Duterte.
Dalam pernyataan mengenai nilai aset, utang dan kekayaan bersih, Duterte mendeklarasikan nilai aset yang dimilikinya pada 31 Desember 2017 sekitar 29,34 juta Peso atau sekitar Rp23 miliar. Jumlah ini naik dari kekayaannya pada tahun sebelumnya yang dideklarasikan sekitar 28,43 juta Peso atau sekitar Rp22,2 miliar.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menghancurkan mobil-mobil mewah hasil tindak kejahatan korupsi. Sumber: Reuters.
Namun, sejumlah kritik menduga kekayaan Duterte sebenarnya jauh lebih besar karena ada jutaan Peso atau miliaran Rupiah aset yang tidak diungkap ke publik.
Misalnya ada kelompok nirlaba VERA Files, yang menyatakan Duterte dan putrinya, Wali Kota Davao yaitu Sara Duterte-Carpio, memiliki rekening deposito dan investasi bersama di Bank of the Philippine Islands.
Baca:
Nilainya berkisar 58,83 juta Peso – 106,58 juta Peso dari periode 2006 – 2014. Menurut lembaga ini, jumlah aset ini tidak tercantum dalam pernyataan kekayaan Duterte pada tahun terkait. Ini menunjukkan Duterte dan putrinya gagal mendeklarasikan kekayaan mereka sebenarnya.
Lembaga VERA Files mengaku mendapatkan dokumen-dokumen ini dari Senator Antonio Trillanes IV, yang mendapatkan dokumen itu dari Dewan Anti Pencucian Uang Filipina.
Senator Antonio juga mengecam pemberhentian Deputi Ombudsman, Melchor Arthur Carandang, karena membuka informasi soal adanya investigasi atas dugaan kekayaan Duterte dan keluarga yang tidak dideklarasikan ke publik. Antonio menyebut pemberhentian itu sebagai ilegal dan tidak konstitusional. “Ini juga sangat tidak etis karena memberhentikan orang yang sedang menginvestigasi dia (Duterte),” kata Antonio.
Sebaliknya, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Jacinto Paras mendukung soal ini. “Carandang layak diberhentikan dan ini juga berlaku bagi Senator Trillanes dengan tuduhan palsunya itu,” kata Paras. Keluhan Trillanes soal ini pada 2017 membuat Ombudsman memulai investigasi terhadap Duterte.
