Jurnalis Filipina Dianugerahi Golden Pen of Freedom

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Pen of Freedom, penghargaan kebebasan pers tahunan dari Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Berita Dunia (WAN-IFRA), telah diberikan kepada jurnalis asal Filipina, Maria Ressa, Co-founder, CEO dan Editor Eksekutif situs berita online, Rappler.

Penghargaan yang diberikan di Cascais, Portugal saat upacara pembukaan Kongres Media Berita Dunia ke-70 dan Forum Editor Dunia ke-25, telah mengakui komitmen tak tergoyahkan Ressa terhadap nilai-nilai kebebasan pers, serta tekadnya untuk terus mengekspos kisah-kisah yang sangat penting, untuk demokrasi di Filipina di tengah-tengah tekanan kuat dari pemerintah dan para pendukungnya.

Baca: Hari Pers Dunia, Jurnalis Mesir Terima Penghargaan dalam Penjara

"Anda tidak benar-benar tahu siapa Anda sampai Anda terpaksa berjuang untuk mempertahankannya," kata Ressa dalam pidato penerimaannya dan disampaikan di depan lebih dari 700 penerbit, CEO dan pemimpin redaksi dari industri berita seluruh dunia, seperti dilansir dari situs resmi WAN-IFRA, 14 jUNI 2018.

"Lalu setiap pertempuran yang Anda menangkan, atau kalah ... setiap kompromi yang Anda pilih untuk ... atau menjauh dari ... semua perjuangan ini menentukan nilai-nilai yang Anda jalani dan, pada akhirnya, siapa Anda. Kami di Rappler memutuskan bahwa ketika kami melihat kembali pada saat ini satu dekade dari sekarang, kami akan melakukan semua yang kami bisa: kami tidak membungkuk, kami tidak bersembunyi."

Maria Ressa selama pembukaan "70th World News Media Congress and 25th World Editors Forum" di Cascais, Portugal, 6 Juni 2018. [The European Sting]

Sejak pemilihan Presiden Rodrigo Duterte 2016, Rappler telah menjadi korban kampanye online yang disengaja dan ditargetkan oleh pendukung kepala negara kontroversial yang berusaha untuk mendiskreditkan organisasi media dan membungkam kritik.

Ressa pun menjadi target kampanye kebencian yang semakin melalui serangan seksis untuk melemahkan kredibilitasnya dan legitimasi Rappler. Namun ia semakin lantang mengecam pelecehan online dan memperingatkan efek negatif untuk demokrasi dengan meningkatnya penggunaan teknologi secara umum dan media sosial secara khusus, untuk mendiskreditkan jurnalisme profesional.

Rappler saat ini juga menghadapi banyak kasus hukum dan pemeriksaan pajak. Investigasi administratif yang diajukan lembaga pemerintah dan pejabat sebagai upaya membungkam Rappler. Kasus yang paling menonjol pada Januari 2018, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mencabut lisensi penggabungan Rappler.

Baca: Bagi Jurnalis, Honduras Negeri Paling Bahaya di Amerika

"Kami menghormati seorang wartawan yang benar-benar berani, pelopor media yang berdedikasi, dan seorang yang benar-benar percaya pada kekuatan yang dapat dimiliki oleh ketekunan jurnalisme," kata Dave Callaway, ketua World Editors Forum, editor dan CEO The Street saat sambutan dalam acara penghargaan.

Maria Ressa telah menjadi jurnalis di Asia selama 30 tahun lebih, dengan karier yang mencakup di berbagai media. Sebagai kepala biro untuk CNN di Manila dan Jakarta selama hampir dua dekade dia adalah seorang wartawan senior investigasi terorisme di Asia Tenggara. Pada tahun 2005, Ressa memimpin divisi News and Current Affairs dari perusahaan media Filipina ABS-CBN, di mana selama enam tahun dia bekerja untuk mendefinisikan kembali jurnalisme dengan menggabungkan model media tradisional dan inovatif.

Baca: Jurnalis dan Kartunis Turki Raih Penghargaan Pers Dunia

Ketertarikan dan bakatnya dalam teknologi dan media baru adalah dorongan untuk dia menjadi salah satu pendiri dan akhirnya CEO Rappler, jaringan berita sosial yang bertujuan untuk menginspirasi keterlibatan masyarakat dan mendorong perubahan sosial. Ini menjadi salah satu situs web pertama di Filipina yang menggunakan multimedia online seperti video, teks, audio dan foto, menggabungkan situs media sosial untuk distribusi.

Sejak situs ini diluncurkan pada 2012, Rappler bukan hanya belum berhasil menyatukan orang, tetapi juga menjadi sasaran serangan dari pemerintah dan para pendukungnya untuk cakupan topik yang dianggap sensitif oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, dari mempertanyakan penanganan pemerintah atas perang narkoba dan mengekspos kebrutalan polisi, pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan di Filipina.