Ribuan Warga Malaysia Tinggal Ilegal di Korea Selatan

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jadi Pekerja Ilegal, Ribuan Warga Malaysia Menderia di Korea Selatan

    Jadi Pekerja Ilegal, Ribuan Warga Malaysia Menderia di Korea Selatan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 5.000 Warga Negara (WN) Malaysia bekerja dan tinggal secara ilegal di Korea Selatan. Dengan beberapa di antaranya bahkan dipaksa hidup dalam kondisi mengenaskan dan bersembunyi dari kejaran pihak berwenang.

    Terpikat oleh iklan lowongan kerja yang menyatakan bahwa mereka bisa menghasilkan uang banyak di negeri K-pop itu, orang-orang Malaysia itu nekat membayar agen perekrutan senilai ribuan ringgit dan masuk ke negara tersebut dengan visa turis.

    Baca: Pejabat: Orang Malaysia Ogah Bekerja Kotor dan Susah

    Sayangnya, banyak dari mereka yang akhirnya harus hidup dalam kesulitan saat mengetahui kenyataan itu tidak sesuai dengan janji manis di awal.

    Fakta tersebut berdasarkan investigasi portal berita Malaysia member Star Media Group, mStar Online. mStar Online mengirim sebuah tim ke Korea Selatan untuk melihat keadaan warga Malaysia, dimana menemukan banyak di antaranya tersesat dan hidup miskin.

    Seperti dilansir The Star, 5000 warga Malaysia tersebut adalah bagian dari sekitar 251.000 pekerja asing ilegal di negara ini seperti yang dilaporkan oleh The Korea Herald pada awal tahun ini.

    Masalah yang dihadapi para imigran gelap asal Malaysia di Korea Selatan termasuk menderita cacat permanen setelah kecelakaan kerja dan kehilangan tempat tinggal karena dipecat oleh majikan mereka secara sepihak tanpa bayaran.

    Di antara lokasi yang dikunjungi tim Star Media Group adalah Itaewon di wilayah tengah dan Daeso dan Muguk di distrik Eumseoung, sekitar 80 kilometer dari Seoul.

    Baca: Pemerintah Malaysia Minta Indonesia Tidak Moratorium TKI

    Seorang warga  Malaysia, Farhan mengatakan, dia dan dua temannya telah kehilangan tempat tinggal selama lebih dari dua bulan sejak dipecat tanpa bayaran setelah bekerja di perusahaan pengolahan rumput laut hanya dalam satu minggu.

    "Saya dipecat karena saya mengalami demam seminggu setelah mulai bekerja. Kita harus bergantung pada teman untuk makan, "katanya, menambahkan bahwa terkadang mereka hanya punya biskuit untuk dimakan.

    Pria 24 tahun itu mengatakan pada akhir pekan mereka tidur di Masjid Pusat Seoul, sementara di hari kerja, mereka tinggal di rumah seorang teman. Mengunjungi masjid tersebut, tim mStar Online menemukan beberapa tas di koridor, diyakini milik pekerja asing yang tidur di sana.

    Beberapa dari mereka bahkan terpaksa tinggal di jalanan.

    Baca: Pengganguran Didakwa Curi Mobil Ferari Sultan Johor di Malaysia

    Seorang warga Malaysia lainnya, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan, dirinya terpaksa tinggal di satu rumah dengan 18 orang lainnya.

    Wanita yang bekerja di ladang bawang dan ubi jalar mengatakan rumah itu sangat sesak sehingga beberapa dari mereka harus tidur di depan toilet atau di lantai dapur.

    Dia dan teman serumahnya menuturkan ada kasus orang Malaysia disiksa secara fisik jika mereka tidak bekerja dengan cepat.

    Cerita mereka juga dibenarkan oleh lainnya. Di antaranya mengaku karena statusnya yang ilegal, mereka sering dieksploitasi, bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan dilarang berbicara dengan rekannya.

    Risiko kecelakaan juga besar karena jarang diberi briefing atau peralatan keselamatan dan perlengkapan pelindung. Bahkan dengan kesulitan seperti itu, diperparah dengan majikan yang memanfaatkan status ilegal tersebut untuk menahan gaji mereka. Para majikan beranggapan para pekerja itu tidak akan berani melaporkannya ke pihak berwenang.

    Akibatnya, banyak warga Malaysia yang ilegal di Korea Selatan  menderita dalam keheningan karena takut ditahan oleh pihak berwenang, dan tidak tahu hak mereka sebagai pekerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.