TEMPO.CO, Jakarta - Putusan pengadilan Austria menyatakan warga berhak menghina dan menyampaikan sumpah serapah pada politisi negara itu.
Keputusan yang tidak biasa tersebut terjadi setelah Heinz-Christian Strache, pemimpin Partai Kebebasan (FPÖ), menggugat sekelompok aktivis sayap kiri atas penerbitan sebuah video yang berisi serangan verbal atas kebijakannya.
Baca: Lawan Islamofobia, Presiden Austria Imbau Wanita Gunakan Jilbab
Rekaman, yang telah banyak dibagikan di media sosial, menampilkan aktivis yang mengatakan "F *** Strache" dan mengulurkan jari tengah mereka ke kamera.
Seperti dilansir Telegraph, Strache, yang merupakan wakil kanselir di pemerintahan koalisi Austria, mengemukakan video itu melanggar undang-undang negara mengenai penghinaan publik dan fitnah terhadap pejabat negara.
Baca: Kelompok Paduan Suara Mahasiswa Unpad Juara Folksong di Austria
Namun sebuah pengadilan banding pada pekan lalu menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah bahwa video itu dilindungi undang-undang kebebasan berbicara.
"Orang-orang Austria berhak untuk mengungkapkan opini politik, meski provokatif dan mengejutkan dan mereka adalah bagian fundamental dari kebebasan berekspresi, " demikian bunyi putusan pengadilan.
Video itu, yang dibuat oleh Turn Left Now, menampilkan kelompok aktivis yang mengkritisi kebijakan Partai Kebebasan, yang mereka tolak.
"Karena kita berdiri dalam solidaritas dengan pengungsi dan umat Islam kita katakan 'F ** k Strache," kata seorang anggota kelompok itu seperti dilansir Newsweek, Kamis, 1 Maret 2018.
"Karena kebijakan FPÖ terhadap wanita mengingatkan kita pada Nazi, kami mengatakan 'F ** k Strache'," kata anggota kelompok lain, mengacu pada medali Nazi yang diberikan kepada wanita yang melahirkan setidaknya empat anak.
Putusan pengadilan itu datang saat Strache sendiri menghadapi gugatan hukum dalam kasus terpisah yang diajukan stasiun penyiaran nasional Austria, ORF.
ORF menggugat pemimpin FPÖ melakukan fitnah atas serangkaian kiriman Facebook di mana dia menuduh ORF menyebarkan "berita palsu", "kebohongan" dan "propaganda.
Partai Strache terlibat dalam kontroversi berulang kali sejak bergabung dengan pemerintahan koalisi Sebastian Kurz pada tahun lalu.
Seorang pemimpin partai senior di Austria dipaksa untuk mengundurkan diri setelah persaudaraan mahasiswa yang dipimpinnya menerbitkan sebuah buku lagu yang berisi lirik pro-Holocaust.