Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tidak Islami, Pakistan Haramkan Perayaan Valentine

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Pakistan Haramkan Perayaan Velintin
Pakistan Haramkan Perayaan Velintin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Pakistan melarang acara dan liputan media, yang mempromosikan dan memberitakan setiap peristiwa pada hari itu. Kebijakan ini telah berlangsung selama dua tahun berturut-turut.

Regulator media Pakistan mengatakan saluran televisi dan stasiun radio dilarang keras menyiarkan program yang terkait dengan Hari Valentine, yang jatuh pada 14 Februari.

Baca: India Vs Pakistan: 5000 Bunker Dibangun di Perbatasan Kashmir

 

Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan (PEMRA) mengumumkan larangan itu pada Rabu, 7 Februari 2018, sesuai dengan perintah dari Pengadilan Tinggi Islamabad, yang dikeluarkan tahun lalu.

Baca: Di Pakistan, Presiden Jokowi Lihat-lihat Kokpit Pesawat Tempur

 
 

"Tidak ada acara yang akan diselenggarakan secara resmi atau di tempat umum manapun," demikian pernyataan PEMRA, seperti dilansir Al Jazeera pada 8 Februari 2018.

Tahun lalu, Pengadilan Tinggi Islamabad mengumumkan larangan itu  setelah muncul sebuah petisi oleh seorang penduduk yang mengatakan itu  budaya yang diimpor dari Barat dan "melanggar ajaran Islam."

Hari Valentine, yang diberi nama menurut seorang suci Kristen yang tewas karena cinta, sebelumnya sering dirayakan di Pakistan, yang berpenduduk mayoritas Muslim. Para pebisnis ritel menawarkan penjualan bertema Valentine, restoran mengiklankan penawaran khusus untuk pasangan, dan toko bunga, yang mencatat penjualan yang meningkat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun pada awal 2017, Abdul Waheed mengajukan kasus itu ke pengadilan karena berpendapat perayaan Hari Valentine menyebarkan "amoralitas, ketelanjangan dan ketidaksenonohan" di Pakistan.

Pada 13 Februari, sehari sebelum Hari Valentine tahun lalu, Hakim Shaukat Siddiqui mengeluarkan sebuah pengumuman yang mengikat yang memerintahkan pelarangan lengkap terhadap setiap program siaran yang terkait dengan Hari Valentine, serta pembatasan lainnya.

Kasus 2017 ini juga terjadi setelah Presiden Pakistan Mamnoon Hussain  marah karena menganggap peringatan hari ini sebagai sebuah acara impor budaya Barat, yang mengancam nilai-nilai Pakistan.

"Hari Valentine tidak ada kaitannya dengan budaya kita dan ini harus dihindari," kata Hussain saat itu.

Selain Hari Valentine, Pakistan juga telah melarang budaya Barat lainnya yang diadopsi para pebisnis negara itu untuk kepentingan bisnis, termasuk Black Friday.

Langkah ini membuat banyak pengusaha Pakistan berebut untuk mengubah citra penjualan mereka, dengan beberapa menyatakan bahwa mereka memegang penjualan 'White Friday' atau 'Green Friday', dengan menggunakan warna yang dianggap lebih 'Islami' secara budaya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

4 hari lalu

Diserang Israel, Presiden Iran Justru Kunjungi Pakistan Pekan Ini

Presiden Iran Ebrahim Raisi akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan mulai pekan ini, meski negara itu baru saja diserang Israel pada Jumat lalu


10 Negara dengan Biaya Hidup Termurah di Dunia, Indonesia Masuk?

10 hari lalu

Polisi berjalan melewati orang-orang yang mengantri untuk memberikan suara mereka di luar tempat pemungutan suara saat pemilihan umum, di Peshawar, Pakistan, 8 Februari 2024. REUTERS/Fayaz Aziz
10 Negara dengan Biaya Hidup Termurah di Dunia, Indonesia Masuk?

Negara dengan biaya hidup termurah di dunia pada 2024, Pakistan berada di urutan pertama


Profil Korban Jiwa Penusukan di Australia: Ibu Baru, Mahasiswi Cina hingga Pengungsi Ahmadiyah

11 hari lalu

Korban penusukan di Australia. Istimewa
Profil Korban Jiwa Penusukan di Australia: Ibu Baru, Mahasiswi Cina hingga Pengungsi Ahmadiyah

Warga Australia berduka atas kematian lima perempuan dan seorang pria penjaga keamanan pengungsi asal Pakistan.


Jerman Disebut Minta NATO Blokir Embargo Senjata PBB terhadap Israel

21 hari lalu

Annalena Baerbock bersama Armin Laschet  (kanan) dan Olaf Scholz (kiri)  berfoto sebelum debat televisi calon kanselir Jerman di Berlin,  12 September 2021. (Michael Kappeler/Pool via REUTERS)
Jerman Disebut Minta NATO Blokir Embargo Senjata PBB terhadap Israel

Menlu Jerman Annalena Baerbock disebut mendesak NATO untuk memblokir rancangan resolusi PBB yang menyerukan penghentian ekspor senjata ke Israel.


Risiko Genosida di Gaza, Dewan HAM PBB Rancang Resolusi Embargo Senjata Israel

22 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Risiko Genosida di Gaza, Dewan HAM PBB Rancang Resolusi Embargo Senjata Israel

Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi pada Jumat 5 April 2024 yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel.


Asif Ali Zardari Terpilih sebagai Presiden Pakistan, Mengenali Perjalanan Politiknya

45 hari lalu

Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. AFP/MUSTAFA OZER
Asif Ali Zardari Terpilih sebagai Presiden Pakistan, Mengenali Perjalanan Politiknya

Asif Ali Zardari mantan suami Benazir Bhutto yang dua kali menjabat perdana menteri Pakistan


Putusan Pengadilan Pakistan: Hukuman Gantung Zulfikar Ali Bhutto Sewenang-wenang

50 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung Pakistan di Islamabad, Pakistan. REUTERS/Akhtar Soomro
Putusan Pengadilan Pakistan: Hukuman Gantung Zulfikar Ali Bhutto Sewenang-wenang

44 tahun lalu, Zulfikar Ali Bhutto, ayah Benazir Bhutto, dihukum gantung dengang sewenang-wenang di bawah rezim militer Pakistan Jenderal Zia-ul-Haq.


Partai Sekutu Imran Khan Tak Penuhi Syarat Masuk Parlemen Pakistan

52 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berhenti sejenak saat berbicara dengan Reuters selama wawancara, di Lahore, Pakistan 17 Maret 2023. REUTERS/Akhtar Soomro/
Partai Sekutu Imran Khan Tak Penuhi Syarat Masuk Parlemen Pakistan

Kandidat independen dari Dewan Sunni Ittehad (SIC) yang didukung partai Imran Khan, yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf tak memenuhi syarat masuk parlemen.


Bulog Membeli Beras 300 Ribu Ton dari Thailand dan Pakistan, Tambah Stok Jelang Ramadan

53 hari lalu

Seorang pedagang menjual beras di pasar di Kota Quezon, Filipina pada 6 September 2023. (Xinhua/Rouelle Umali)
Bulog Membeli Beras 300 Ribu Ton dari Thailand dan Pakistan, Tambah Stok Jelang Ramadan

Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 300 ribu ton dari Thailand dan Pakistan untuk memperkuat stok pangan nasional menghadapi Ramadan dan Idul Fitri


Dua Partai Dinasti Politik Pakistan Berupaya Membentuk Koalisi

19 Februari 2024

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Dua Partai Dinasti Politik Pakistan Berupaya Membentuk Koalisi

PML-N dan PPP sedang berupaya membentuk koalisi pemerintahan Pakistan setelah pemilu 2024.