Flu Burung, Uni Emirat Arab Larang Impor Unggas dari Arab Saudi

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan memilah bangkai unggas yang akan dimusnahkan di sebuah pasar grosir, 7 Juni 2016. Unggas bervirus flu burung H7N9 tersebut ditemukan di sebuah pasar tradisional. REUTERS/Bobby Yip

    Petugas kesehatan memilah bangkai unggas yang akan dimusnahkan di sebuah pasar grosir, 7 Juni 2016. Unggas bervirus flu burung H7N9 tersebut ditemukan di sebuah pasar tradisional. REUTERS/Bobby Yip

    TEMPO.CO, Jakarta - Uni Emirat Arab (UEA) melarang impor berbagai unggas hidup dari Arab Saudi menyusul sejumlah laporan merebaknya kasus flu burung di negeri kerajaan tersebut.

    Kantor Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan UEA mengatakan, pelarangan itu sengaja ditetapkan setelah institusinya mendapatkan peringatan dari Pusat Peringatan Dini Teluk mengenai merebaknya virus flu burung H5N8 di Pasar Azizia, Riyadh, sebagaimana diberitakan kantor berita WAM.

    Baca: Isu Flu Burung, Raja Salman Batal Kunjungi Maladewa

    Petugas kesehatan menyiapkan tenda saat akan menyisihkan unggas di pasar grosir, setelah ditemukannya virus flu burung di Hong Kong, 7 Juni 2016. Flu Burung dapat menular kepada manusia. REUTERS/Bobby Yip

    "Pelarangan itu termasuk mendatangkan berbagai burung peliharaan, burung liar, ornamen burung, anak ayam dan telur yang akan ditetaskan," bunyi pernyataan Kementerian seperti dikutip Middle East Monitor, Senin, 25 Desember 2017.

    Selain itu, UEA juga memutuskan melarang impor daging unggas dan telur dari Riyadh.

    Virus flu burung telah menghantam industri peternakan unggas di sejumlah negara di dunia beberapa tahun ini. Penyakit ini juga menyebabkan infeksi dan kematian orang.

    Baca: Flu Burung di Cina Tewaskan Nenek 72 Tahun

    Pria yang terjangkit flu burung. chinadaily.com.cn

    Sebelumnya, pada awal 2017, Arab Saudi menerapkan aturan ketat terhadap impor unggas dari berbagai negara termasuk dari Bulgaria. Hal itu sebagai upaya mencegah merebaknya flu burung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.