Isu Flu Burung, Raja Salman Batal Kunjungi Maladewa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Raja Salman bin Addulazis Al-Saud menaiki sebuah mobil golf saat akan menanam pohon ulin di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 Maret 2017. REUTERS

    Presiden Jokowi dan Raja Salman bin Addulazis Al-Saud menaiki sebuah mobil golf saat akan menanam pohon ulin di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, 2 Maret 2017. REUTERS

    TEMPO.CO, Male - Raja Salman dari Kerajaan Arab Saudi terpaksa membatalkan jadwal kunjungannya ke Maladewa karena isu flu burung di negara kepulauan tersebut.

    Maladewa sedianya adalah negara terakhir lawatan Raja Salman setelah mengunjungi Malaysia, Indonesia, Brunei, Cina, dan Jepang.

    Baca juga: Kunjungan Raja Salman Sudah Dinanti Rakyat Indonesia

    Menteri Luar Negeri Maladewa Mohamed Asim, dalam keterangannya kepada media Jumat, 17 Maret 2017, mengatakan jadwal kunjungan ke negara kepulauan di Samudra Indonesia itu akan disampaikan pada saat yang tepat.

    Puluhan orang dinyatakan positif terkena virus H1N1 atau dikenal dengan sebutan flu burung setelah mereka diuji kesehatan pada bulan ini.

    "Sejauh ini sudah dua orang meninggal akibat terkena flu burung," kata Kementerian Kesehatan Maladewa.

    Pemerintah telah memerintahkan menutup sekolah yang berjarak 2,5 kilometer dari ibu kota Male untuk mencegah merebaknya masalah flu burung.

    Isu flu burung di Maladewa tak ayal membuat warga di negeri tersebut putus asa. Negeri yang dikenal memiliki pemandangan bawah laut bagus dan menjadi salah satu tujuan wisata para penyelam dunia itu sangat mengandalkan kunjungan pelacong asing. Wisata alam menjadi andalan pemasukan Maladewa.

    Baca: Raja Salman Bertemu Ormas Islam, PBNU: Bahas Isu Radikalisme

    Oposisi pemerintah dari Partai Demokratik Maladewa (MDP) menolak kunjungan Raja Salman ke Maladewa. Partai ini menuding Presiden Abdulla Yameen sengaja akan menjual salah satu pulau karang Maladewa kepada para investor Saudi. Namun tuduhan itu dibantah pemerintah.

    AFP | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.