TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel telah memicu kecaman global dari para pemimpin dunia. Mengingat keputusan itu akan menghambat proses perdamaian antara Israel-Palestina serta melanggar berbagai perjanjian internasional.
Berikut beberapa alasan kenapa Amerika Serikat tidak boleh mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, mengutip CNN dan Al Jazeera.
Baca: Mahmoud Abbas: Yerusalem Ibukota abadi Palestina
1. Yerusalem adalah wilayah pendudukan Israel
Di bawah Rencana Pemisahan PBB 1947 untuk membagi Palestina antara negara-negara Yahudi dan Arab, Yerusalem diberikan status khusus dan dimaksudkan untuk ditempatkan di bawah kedaulatan dan pengawasan internasional. Status khusus didasarkan pada kepentingan religius Yerusalem terhadap tiga agama Abraham.
Dalam perang tahun 1948, setelah keluar rekomendasi PBB untuk membagi Palestina, pasukan Zionis menguasai bagian barat kota tersebut dan mendeklarasikannya sebagai wilayah Israel.
Kemudian, pecah perang tahun 1967, Israel merebut bagian timur Yerusalem, yang berada di bawah kendali Yordania pada saat itu, dan mulai menguasainya dengan menabrak hukum internasional.
Pada tahun 1980, Israel mengesahkan hukum Yerusalem, yang menyatakan bahwa seluruh Yerusalem adalah ibukota Israel dengan demikian meresmikan aneksasi Yerusalem Timur.
Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 478 pada tahun 1980, yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.
Aneksasi ilegal Israel terhadap Yerusalem Timur melanggar beberapa prinsip di bawah hukum internasional, yang menjelaskan bahwa kekuasaan pendudukan tidak memiliki kedaulatan di wilayah yang didudukinya. Makanya, semua kedutaan besar berbasis di Tel Aviv.
2. Posisi masyarakat internasional
Masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, secara resmi menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki. Selain itu, tidak ada negara di dunia yang mengakui bagian Yerusalem sebagai ibukota Israel, kecuali Rusia, yang mengumumkan pengakuannya atas Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel awal tahun ini.
Israel menduduki Yerusalem Timur pada akhir Perang 1967 dengan Suriah, Mesir dan Yordania; bagian barat kota suci telah direbut dalam perang Arab-Israel 1948.
Pendudukan Israel di Yerusalem Timur telah menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto. Yurisdiksi Israel dan kepemilikan Yerusalem, bagaimanapun, tidak diakui oleh masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat.
Status Yerusalem tetap menjadi salah satu poin utama dalam upaya menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Baca: Hamas Serukan Palestina Intifada Hadapi Israel
3. Nasib warga Palestina di Yerusalem
Meskipun ada penggabungan Israel secara de facto di Yerusalem Timur, orang-orang Palestina yang tinggal di sana tidak diberi kewarganegaraan Israel.
Saat ini, sekitar 420.000 warga Palestina di Yerusalem Timur memiliki kartu identitas tinggal permanen. Meskipun memiliki paspor Yordania tapi tidak diberikan nomor identifikasi nasional. Ini berarti bahwa mereka bukan warga Yordania seutuhnya dan memerlukan izin untuk bekerja di Yordania dan tidak memiliki akses terhadap layanan dan manfaat pemerintah seperti pengurangan biaya pendidikan.
Warga Palestina di Yerusalem pada dasarnya tanpa kewarganegaraan, mereka bukan warga negara Israel, juga bukan warga Yordania atau Palestina.
Jika Israel mengklaim dan mencaplok Yerusalem, maka akan membuat warga Palestina di wilayah itu semakin terpuruk.
Israel memperlakukan orang-orang Palestina di Yerusalem Timur sebagai imigran asing. Mereka diharuskan memenuhi persyaratan tertentu untuk mempertahankan status kependudukan mereka dan hidup dalam ketakutan terus-menerus.
Adapun menurut lembaga penelitian strategis Jerusalem Institue, sekitar 850 ribu orang tinggal di Yerusalem, 37 persen di antaranya keturunan Arab dan 61 persen Yahudi. Dari populasi Yahudi, sebanyak 200 ribu di antarnya merupakan ultra Yahudi Ortodoks, dan sisanya umumnya Yahudi sekuler. Dan sebagian besar, 96 persen penduduk kota Arab ini Muslim dan sekitar 4 persen penganut Kristen.
4 Nasib penduduk Palestina di luar Yerusalem
Setiap orang Palestina yang tinggal di luar batas-batas wilayah Yerusalem untuk jangka waktu tertentu, baik di luar negeri atau bahkan di Tepi Barat, berisiko kehilangan hak mereka untuk tinggal di sana.
Jika Yerusalem menjadi ibukota abadi Israel, maka menyulitkan penduduk wilayah itu untuk dapat kembali.
Selama ini Israel memberlakukan semena-mena terhadap penduduk Yerusalem di luar. Mereka yang tidak dapat membuktikan bahwa pusat kehidupan mereka ada di Yerusalem dan mereka telah tinggal di sana secara turun temurun, kehilangan hak mereka untuk tinggal di kota kelahiran mereka. Mereka harus menyerahkan puluhan dokumen termasuk akta, kontrak sewa, dan slip gaji.
Sejak 1967, Israel telah mencabut status 14.000 warga Palestina, menurut kelompok hak asasi manusia B'Tselem.
Sementara setiap orang Yahudi di seluruh dunia menikmati hak untuk tinggal di Israel dan untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel di bawah Hukum Kembali Israel.
Baca: Trump Umumkan Yerusalem sebagai Ibukota Israel
5 Pemukiman Ilegal
Proyek permukiman Israel di Yerusalem Timur yang ditujukan untuk mengkonsolidasikan kendali Israel atas kota tersebut, juga dianggap ilegal menurut hukum internasional.
PBB telah menegaskan dalam beberapa resolusi bahwa proyek pemukiman tersebut bertentangan langsung dengan Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang negara pendudukan memindahkan penduduknya ke wilayah-wilayah yang didudukinya.
Namun, sejak 1967, Israel telah membangun lebih dari selusin kompleks perumahan bagi orang-orang Yahudi Israel, beberapa diantaranya berada di tengah lingkungan Palestina di Yerusalem Timur.
Sekitar 200.000 warga Israel tinggal di Yerusalem Timur di bawah perlindungan tentara dan polisi, dengan kompleks pemukiman tunggal terbesar yang menampung 44.000 orang Israel.
