Investor Berharap Antikorupsi Arab Saudi Perbaiiki Iklim Bisnis

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin lembaga anti korupsi yang baru dibentuk. Kampanye antikorupsi inimerupakan bagian dari upaya konsolidasi Mohammed bin Salman, yang merupakan penasihat utama Raja Salman. AFP/FAYEZ NURELDINE

    Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin lembaga anti korupsi yang baru dibentuk. Kampanye antikorupsi inimerupakan bagian dari upaya konsolidasi Mohammed bin Salman, yang merupakan penasihat utama Raja Salman. AFP/FAYEZ NURELDINE

    TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah Arab Saudi menggelar program antikorupsi dinilai positif kalangan pebisnis. Ada harapan ini akan membuat kondisi bisnis menjadi lebih baik.

    Misalnya, Pierre Daher, yang mendirikan stasiun televisi swasta pertama pada 1985 di Lebanon, memiliki kasus sengketa bisnis dengan Pangeran Al Waleed bin Talal, yang merupakan salah satu pangeran yang terkena kasus korupsi dan sedang ditahan komisi antikorupsi Arab Saudi.

    Baca: Arab Saudi Perlu Hentikan Ketergantungan pada Minyak agar Kuat

     

    "Kasus ini terjadi sejak 2011," begitu dilansir Japan Times, Jumat, 17 Nopember 2017.

    Menurut Daher, Al Waleed awalnya adalah salah satu investor di perusahaan stasiun televisi LBC. Namun, Al Waleed dan Daher berselisih dan ini membuat pangeran memberhentikannya dari posisi sebagai pimpinan LBC. Kasus ini masih bergulir di pengadilan.

    Baca: Israel - Arab Saudi Siap Berbagi Info Intelijen Tentang Iran

     

    "Al Waleed mempailitkan perusahaan meskipun perusahaan itu masih memiliki aset dan bisa beroperasi secara normal," kata Daher.

    Seperti diberitakan sekitar 200 pangeran, menteri, perwira militer senior dan pengusaha kaya telah ditahan di hotel bintang lima di seluruh negeri sejak pekan lalu. Banyak di antaranya berada di Ritz-Carlton di Riyadh.

    Penangkapan tersebut diperintahkan oleh Raja Salman melalui putra dan pewarisnya, pangeran Mohammed bin Salman atau yang dikenal dengan singkatan MBS.

    Mereka yang ditahan termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal, miliarder yang memiliki saham di Citigroup dan Twitter, yang merupakan keponakan Raja Salman dan yang telah secara terbuka mendukung upaya untuk mereformasi negara itu.

    Yang lainnya termasuk Waleed al-Ibrahim, pendiri Middle East Broadcasting Center, yang memiliki saluran televisi satelit Saudi Al Arabiya, dan Bakr bin Laden, ketua kelompok konstruksi Binladin Saudi.

    Seperti dilansir Guardian pada 17 November 2017, pemerintah Arab Saudi menuntut hingga 70 persen kekayaan para individu yang ditahan itu sebagai imbalan atas kebebasan mereka.

    Seorang sumber mengungkapkan pengusaha dalam tahanan diminta menyerahkan asetnya yang diduga dikumpulkan melalui cara yang ilegal agar diizinkan pulang ke rumahnya masing-masing. Selain itu individu-individu tersebut juga diminta mengucapkan janji kesetiaan kepada Pangeran Mohammed, sebagai syarat lain pembebasannya.

    "Mereka membuat perjanjian dengan sebagian besar yang ditahan di Ritz," demikian pernyataan sumber yang terlibat dalam negosiasi itu.

    Jika disetujui, ratusan miliar dolar yang disita pemerintah akan dialihkan ke dalam kas negara, yang selama ini habis untuk kepentingan pribadi.

    Anggota keluarga kerajaan telah lama menerima tunjangan bulanan yang tidak diungkapkan dari kas negara yang dibangun selama tahun-tahun saat harga minyak sedang tinggi. Pemerintah telah dipaksa untuk melakukan langkah-langkah penghematan sejak harga minyak turun tiga tahun lalu. Ini dilakukan dengan mengurangi subsidi dan mulai membebankan pajak kepada warga negara Arab Saudi.

    Itu merupakan bagian dari reformasi Arab Saudi yang sejak awal dikampanyekan oleh MBS.

    GUARDIAN|FINANCIAL TIMES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.