Jumat, 23 Februari 2018

Seruan Jokowi kepada Korea Utara di KTT Asean Plus Three

Reporter:

Antara

Editor:

Jobpie Sugiharto

Rabu, 15 November 2017 03:31 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seruan Jokowi kepada Korea Utara di KTT Asean Plus Three

    Presiden Jokowi memberi hormat kepada tentara penyambutan di Clark, Pampanga di Filipina utara, 12 November 2017. Jokowi bersama belasan pemimpin negara lainnya akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. REUTERS / Erik De Castro

    TEMPO.CO, Manila - Uji coba peluru kendali Korea Utara yang menjadi perhatian dunia tak luput dari perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 ASEAN Plus Three yang dihelat di Manila, Filipina, Jokowi mengatakan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Plus Three sangat paham bahwa dari segi politik dan keamanan wilayah Semenanjung Korea rentan ketegangan.

    Menurut dia, posisi Indonesia dan Asean sudah sangat jelas terhadap situasi di Semenanjung Korea. "Yaitu, mendesak Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Jokowi di KTT Asean Plus Three pada Selasa, 14 November 2017.

    Resolusi DK PBB yang dimaksud terutama tentang pelaksanaan uji coba peluru kendali oleh Korea Utara.

    KTT Asean Plus Three ke-20 diikuti 13 negara-negara anggota Asean dan tiga negara lain, yakni Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Acara ini berlangsung di sela-sela KTT Asean ke-31 di Manila, pada 13-14 November 2017.     

    Jokowi mengatakan, kerjasama Asean Plus Three sangat penting dan strategis, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Bahkan, stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di kawasan ini bergantung pada cara mengelola forum Asean Plus Three, termasuk hubungan masing-masing negara anggota ASEAN.

    “Dengan menjaga komitmen politik maupun ekonomi (lewat kerjasama dalam) ASEAN Plus Three kita akan melibat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan Sejahtera,” ujar Jokowi

    Supaya kemitraan ekonomi berlanjut, Jokowi berharap para pemimpin negara segera menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership. Pemerintah Indonesia berpandangan, perlu dorongan kebijakan domestik dalam penghilangan atau pengurangan hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun nontarif.


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Deretan Kasus Rizieq Shihab, 11 Tuntutan dalam 9 Bulan

    Kabar kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari 2018 membuat banyak pihak heboh karena sejak 2016, tercatat Rizieq sudah 11 kali dilaporkanke polisi.