TEMPO.CO, Washington - Pemerintah Amerika Serikat membatalkan penjualan senjata ke Filipina menyusul perselisihan antara Washington dan Manila. Pembatalan ini sebagai jawaban Amerika atas kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam pemberantasan narkoba yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).
Dalam kesepakatan sebelumnya, polisi nasional Filipina akan menerima sekitar 26 ribu senapan serbu untuk membantu Presiden Duterte dalam memerangi perdagangan narkoba.
Senator Ben Cardin dari Partai Demokrat yang mengetuai Komite Senat Hubungan Luar Negeri, menentang kebijakan Duterte. Menurut sumber di Senat, Cardin menyuarakan penentangannya terhadap kesepakatan setelah menerima prenotification dari Kementerian Luar Negeri.
Informasi pembatalan penjualan senjata muncul sehari setelah Presiden Duterte mengumumkan niatnya untuk memutuskan kerja sama militer dan ekonomi dengan Amerika, serta menyerukan personel militer Amerika untuk meninggalkan Filipina.
Presiden Duterte, 71 tahun, mengatakan Washington harus berhenti memperlakukan Manila seperti "anjing yang diikat tali." Pernyataan keras Presiden Duterte tersebut dibuat menyusul serangkaian kecaman dari Amerika terkait dengan kebijakan perang terhadap narkobanya.
Lebih dari 2.000 orang telah tewas selama perang terhadap narkoba di Filipina, yang dimulai pada akhir Juni, ketika Presiden Duterte mulai menjalankan pemerintahan.
