TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Israel untuk menambah ribuan rumah lagi ke pemukiman di Tepi Barat yang diduduki yang diumumkan pekan lalu adalah dorongan terakhir yang diperlukan pemerintahan Biden untuk menyatakan bahwa permukiman Israel tersebut "tidak konsisten" dengan hukum internasional, sumber dan pejabat AS yang mengetahui langkah tersebut kepada Reuters.

Alih-alih peluncuran kebijakan yang dirancang dengan hati-hati seperti yang biasa terjadi di Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken justru melakukan pembalikan arah dalam menanggapi sebuah pertanyaan dalam sebuah konferensi pers di ibukota Argentina, Buenos Aires.

"Sudah menjadi kebijakan AS sejak lama di bawah pemerintahan Partai Republik dan Demokrat bahwa permukiman baru adalah kontra-produktif untuk mencapai perdamaian yang langgeng," kata Blinken kepada para wartawan.

"Pemukiman ini juga tidak konsisten dengan hukum internasional."

Pergeseran kebijakan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya, namun keputusan akhir muncul dalam hitungan jam, membuat banyak orang terkejut dan menimbulkan pertanyaan mengapa momen ini dipilih untuk kembali ke sikap AS selama empat dekade hingga akhirnya diubah oleh pemerintahan Donald Trump.

Hanya 24 jam sebelumnya, tidak ada rencana bagi Blinken untuk membuat pengumuman seperti itu pada Jumat pada konferensi pers yang dijadwalkan, kata sumber.

Namun setelah Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menyetujui rencana untuk menyetujui sekitar 3.300 rumah baru yang akan dibangun di permukiman, sebagai tanggapan atas serangan penembakan mematikan oleh warga Palestina di Tepi Barat, para pejabat AS menyimpulkan bahwa inilah saat yang tepat untuk mengumumkan pergeseran bahasa tersebut.

"Ini adalah sesuatu yang sudah lama dipertimbangkan oleh pemerintah dan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini memperjelas bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyampaikannya," ujar salah seorang pejabat AS yang mengetahui keputusan tersebut.

Israel Bersumpah Melanjutkan Momentum

Pemimpin berpengaruh dari salah satu partai sayap kanan dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Smotrich sendiri tinggal di pemukiman Tepi Barat.

Pada Selasa malam, ia menggandakan janjinya untuk terus memperluas permukiman, mengumumkan persetujuan permukiman baru yang disebut Mishmar Yehuda di Gush Etzion, selatan Yerusalem, dan mengatakan pekerjaan akan terus dilakukan untuk memberi otorisasi lebih banyak lagi.

“Kami akan melanjutkan momentum penyelesaian di seluruh negeri,” kata Smotrich dalam sebuah pernyataan.

Perubahan kebijakan ini membuat AS kembali sejalan dengan sebagian besar dunia, yang menganggap permukiman yang dibangun di atas wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai ilegal. Israel sendiri membantah pandangan ini, dengan mengutip ikatan historis dan Alkitabiah orang-orang Yahudi dengan tanah tersebut.

Sejak menjabat pada Januari 2021, pemerintahan Biden telah beberapa kali nyaris mengembalikan bahasa tersebut ke era sebelum Trump, tetapi setiap kali langkah itu dikesampingkan sebagian besar karena kegagalan untuk mendapatkan lampu hijau dari semua anggota senior pemerintahan, kata beberapa sumber.

<!--more-->

Hambatan Menuju Perdamaian

Keputusan untuk melakukan perubahan tersebut kini menggarisbawahi rasa frustrasi pemerintahan Biden yang semakin besar terhadap Netanyahu. Pemimpin Israel semakin berselisih dengan pendukung terbesarnya, Presiden AS Joe Biden, mengenai sejumlah masalah konflik Israel Hamas.

Meskipun ada tekanan AS untuk tidak menduduki kembali Gaza, Netanyahu berulang kali mengatakan Israel akan menjaga keamanan di wilayah padat penduduk tersebut setelah perang berakhir. Dia juga menolak untuk menerima perjanjian damai yang membayangkan negara Israel dan Palestina hidup berdampingan.

Washington telah berulang kali memperingatkan para pejabat Israel bahwa perluasan permukiman merupakan hambatan bagi perdamaian dan bahwa Israel harus bertindak untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baru-baru ini mereka menjatuhkan sanksi terhadap empat pria Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap pemukim.

Kementerian luar negeri Palestina mengecam pengumuman pemukiman Israel pekan lalu, dan mengatakan hal itu merusak peluang solusi dua negara.

Kelompok advokasi Israel Peace Now, yang memantau perluasan pemukiman, mengatakan bulan lalu bahwa telah terjadi lonjakan aktivitas pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober.

"Dari sudut pandang kebijakan, kami selalu menegaskan bahwa kami percaya permukiman adalah penghalang perdamaian dan bahwa hal itu melemahkan, bukannya memperkuat, keamanan Israel," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada Senin, ketika ditanya mengapa pemerintah membutuhkan waktu tiga tahun untuk membuat perubahan.

“Sebagai pertanyaan hukum, ini adalah sesuatu yang telah ditinjau di departemen ini selama beberapa waktu,” kata Miller. Dia enggan menyebutkan kapan peninjauan tersebut dimulai.

REUTERS

Pilihan Editor: Media Asing Soroti Pemberian Pangkat Jenderal Bintang Empat Prabowo oleh Jokowi