TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan antara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Rodrigo Duterte meningkat. Mantan Presiden tersebut menuduh Marcos Jr. dan sekutunya di lembaga legislatif berencana mengamandemen konstitusi untuk menghapus batasan masa jabatan.

Sementara Duterte mengecam tindakan tersebut dan mengingatkan bahwa hal tersebut bisa mengakibatkan nasib serupa dengan ayah Marcos, yaitu mendiang diktator Ferdinand Marcos. Duterte juga menuduh Marcos sebagai pengguna narkoba.

Ferdinand Marcos Jr. merespons tuduhan Duterte dengan nada mengejek, menyatakan bahwa dia tidak akan membenarkan klaim tersebut dan menegaskan bahwa pendahulunya menggunakan fentanil, sejenis obat opioid kuat. Duterte sendiri mengaku menggunakan fentanil untuk meredakan rasa sakit akibat cedera akibat kecelakaan sepeda motor pada tahun 2016, tetapi pengacaranya menyatakan bahwa Duterte telah menghentikan penggunaannya sebelum menjadi presiden.

Konflik Duterte dengan Presiden Marcos Jr

Tuduhan Duterte didasarkan pada wacana amendemen konstitusi yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung Marcos. Duterte menyebut anggota parlemen tersebut, termasuk Ketua DPR Martin Romualdez, melakukan upaya suap untuk mengamandemen konstitusi tahun 1987 guna menghapus batasan masa jabatan. Hal ini, menurut Duterte, akan memungkinkan Marcos Jr. untuk memperpanjang masa jabatannya dan memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan.

Dalam tanggapannya, Marcos Jr. menyatakan keraguan atas klaim Duterte dan meyakini bahwa penyalahgunaan fentanil oleh Duterte telah memengaruhi pandangannya terhadap situasi tersebut. Meskipun tidak memberikan bukti konkret, Marcos Jr. mengungkapkan keyakinannya bahwa penggunaan fentanil oleh Duterte dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memengaruhi persepsi dan keputusan politiknya.

Ketegangan antara Marcos Jr. dan Duterte semakin memanas dengan adanya tuduhan saling menyerang. Sementara itu, masyarakat dan pemangku kepentingan di Filipina semakin waspada terhadap perkembangan politik yang tidak pasti ini dan menantikan perkembangan selanjutnya dalam dinamika politik negara tersebut.

Beberapa anggota Senat termasuk dalam golongan yang menentang usulan amendemen konstitusi

Minggu lalu, Senat mengeluarkan pernyataan memperingatkan bahwa DPR berpotensi merusak peran pengawasan dan keseimbangan jika melanjutkan rencana amendemen dalam sidang gabungan, bukan melalui pemungutan suara terpisah di Senat yang beranggotakan 24 orang dan DPR yang beranggotakan 316 orang.

Wakil Presiden terpilih Sara Duterte (kiri) mengangkat tangan Presiden baru terpilih Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., saat upacara peresmian di Museum Nasional di Manila, Filipina, 30 Juni 2022. REUTERS/Eloisa Lopez

Konstitusi 1987, yang didesain untuk mencegah kediktatoran, mulai berlaku setahun setelah ayah Marcos digulingkan oleh pemberontakan "kekuatan rakyat", didukung oleh tentara, di tengah tuduhan penjarahan dan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahannya.

Beberapa minggu terakhir, para pendukung Duterte marah atas laporan kunjungan mendadak penyelidik Pengadilan Kriminal Internasional yang menyelidiki pembunuhan selama tindakan keras anti-narkoba yang dilancarkan Duterte saat menjabat sebagai presiden. Marcos menggantikan Duterte pada pertengahan 2022 setelah memenangkan kampanye pemilu, berjanji untuk mengubah arah ekonomi pasca-pandemi virus corona dan memperkuat persatuan di tengah kemiskinan parah dan perpecahan politik.

Marcos memulai aksinya sendiri pada Minggu di sebuah taman tepi laut di Manila yang menarik sekitar 400.000 orang pada malam hari. Dia meluncurkan kampanye untuk "Filipina baru", dengan mengadvokasi reformasi pemerintahan yang korup dan meningkatkan pelayanan publik. Meskipun menghadapi kritik yang meningkat dari kubu Duterte, Marcos tidak bersikap konfrontatif selama pertemuan tersebut.

Menyampaikan visinya kepada para pendukungnya yang bersorak, Marcos menegaskan bahwa "Filipina baru" bukanlah kuda Troya dengan agenda tersembunyi, melainkan sebuah panggilan untuk perubahan positif. Dia juga meminta para pejabat dan pegawai pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menanggapi panggilan darurat tanpa penundaan dan mengakhiri birokrasi yang lamban dengan memberikan layanan seperti di karpet merah.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | SITA PLANASARI | REUTERS | YAHOO NEWS | HRW
Pilihan editor: Dislepet Duterte, Ferdinand Marcos Jr: Dia Kebanyakan Fentanyl