Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berbicara setelah mengadakan pertemuan dengan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken di Ramallah, 25 Mei 2021.(Pool via Reuters: Alex Brandon)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken pada Jumat, 12 Oktober 2023, kata seorang pejabat Palestina pada Kamis pagi.
Presiden Joe Biden mengirim Blinken dalam misi ke Timur Tengah untuk menunjukkan dukungan abadi Washington terhadap Israel, berupaya menjamin pembebasan sandera, dan mencegah eskalasi perang yang lebih luas.
Ia menuju ke Israel pada Rabu dan dijadwalkan tiba pada hari Kamis. Untuk menunjukkan solidaritas dengan Israel sekutu terdekat AS di Timur Tengah, Blinken dijadwalkan bertemu dengan pejabat senior Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk membahas peningkatan lebih lanjut dukungan militer.
“Saya menyampaikan pesan yang sangat sederhana dan jelas… bahwa Amerika Serikat mendukung Israel,” kata Blinken kepada wartawan sebelum menaiki pesawat menuju Israel.
Bersama dengan sekutu regional AS, ia akan bekerja sama untuk mencoba menjamin pembebasan lebih dari 100 orang yang menurut Israel disandera oleh Hamas, beberapa di antaranya mungkin warga negara AS.
Sebelumnya, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa ia juga akan menyambangi Yordania dan negara-negara lain di kawasan itu setelahnya. Tetapi ia disebut tidak akan mengunjungi Tepi Barat yang diduduki Israel, tempat ia biasanya bertemu dengan Abbas.
Belum jelas di mana Blinken akan bertemu Abbas pada hari Jumat mendatang.
Hussein Al-Sheikh, sekretaris jenderal komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, juga mengatakan melalui media sosial X bahwa Abbas akan bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah, di Amman pada Kamis.
Blinken Sebut AS Tak Dukung Serangan Israel ke Rafah
16 hari lalu
Blinken Sebut AS Tak Dukung Serangan Israel ke Rafah
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia belum melihat rencana efektif dari pihak Israel untuk melindungi warga sipil sebelum operasi militer di Rafah.