TEMPO.CO, Jakarta - Undangan gala dinner KTT G20 dari Presiden India Droupadi Murmu yang menyebut dirinya "Presiden Bharat", telah menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah mungkin akan mengubah nama negara tersebut.

Berdasarkan konvensi, undangan yang dikeluarkan oleh badan konstitusi India selalu menyebutkan nama India jika teksnya dalam bahasa Inggris, dan nama Bharat jika teksnya dalam bahasa Hindi, demikian dilaporkan Reuters, Rabu, 6 September 2023.

Namun, undangan -- dalam bahasa Inggris -- untuk makan malam G20 menyebut Murmu sebagai Presiden Bharat.

Seorang pejabat di kantor presiden mengatakan mereka tidak mau mengomentari masalah ini ketika ditanya oleh Reuters.

Mengingat ideologi nasionalis Hindu pada pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan dorongannya untuk meningkatkan penggunaan bahasa Hindi, para kritikus menanggapi penggunaan istilah Bharat dalam undangan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah mendorong agar nama tersebut diubah secara resmi.

Selama bertahun-tahun, pemerintahan nasionalis Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi telah mengubah nama kota-kota kolonial dengan tujuan membantu India mengatasi mentalitas perbudakan.

Dalam bahasa Inggris, raksasa Asia Selatan ini disebut India, sedangkan dalam bahasa India disebut juga Bharat, Bharata, dan Hindustan.

Pembukaan konstitusi versi bahasa Inggris dimulai dengan kata-kata “Kami, rakyat India…,” dan kemudian di Bagian Pertama dokumen tersebut dinyatakan “India, yaitu Bharat, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.”

Dalam bahasa Hindi, konstitusi menggantikan nama India dengan Bharat di mana-mana, kecuali bagian yang mendefinisikan nama negara tersebut, yang dalam bahasa Hindi berbunyi, “Bharat, yaitu India, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.”

Mengubah nama India menjadi Bharat memerlukan amandemen konstitusi yang harus disetujui oleh dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen.

Bagi sebagian orang, pemilihan waktu terjadinya kontroversi ini bersifat sugestif.

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan sidang khusus parlemen selama lima hari yang mengejutkan pada akhir bulan ini, tanpa mengungkapkan agenda apa pun. Langkah tersebut memicu laporan yang belum dikonfirmasi bahwa perubahan nama dapat didiskusikan dan disahkan selama sesi tersebut.

Belum ada konfirmasi apakah langkah tersebut sedang direncanakan, namun anggota pemerintah dan partai berkuasa BJP telah menyarankan agar nama Bharat lebih diutamakan daripada India.

Rashtriya Swayamsevak Sangh, induk ideologis BJP, selalu bersikeras menyebut negara itu Bharat.

Seorang juru bicara pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kedua nama tersebut telah ada selama lebih dari dua milenium.

Meskipun beberapa pendukung nama Bharat mengatakan "India" diberikan oleh penjajah Inggris, para sejarawan mengatakan bahwa nama tersebut sudah ada sejak berabad-abad sebelum pemerintahan kolonial.

Kata India berasal dari nama Sungai Indus, yang dalam bahasa Sansekerta disebut Sindhu. Penduduk dari Yunani akan mengidentifikasi wilayah tenggara Sungai Indus sebagai India bahkan sebelum serangan Alexander Agung di India pada abad ke-3 SM.

Nama Bharat bahkan lebih tua lagi, muncul dalam kitab suci India kuno. Namun menurut beberapa ahli itu digunakan sebagai istilah identitas sosial budaya daripada menyebut wilayah geografi.