TEMPO.CO, Jakarta - Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengkritik sejumlah pemerintah, termasuk China dan Rusia, atas pembatasan masyarakat sipil. Dalam pidatonya, dia juga meminta beberapa negara Barat untuk menggugat catatan mereka tentang kemiskinan dan kekerasan polisi.

Turk, dalam pidato kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa pada Selasa, 7 Maret 2023, menyebutkan lusinan negara yang bermasalah. Pesan utama dia dalam pidato itu, menyarankan supaya otoritas di negara-negara yang diawasi secara ketat itu mendengarkan rakyat, korban, dan pembela hak asasi manusia

Sosok Turk ditunjuk sebagai Ketua HAM PBB pada Oktober tahun lalu. Dia berkewarganegaraan Austria. Diplomat dan kelompok sipil sangat menantikan program prioritasnya.

"Pembatasan keras ruang sipil adalah kelemahan utama - kelemahan fatal - pemerintahan," katanya.

Menurut Turk, insiden seperti penahanan sewenang-wenang Beijing terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, serta penutupan surat kabar Rusia, adalah contoh pembatasan itu.

Turk membuka pidatonya dengan mengacu pada "kekuatan yang mengejutkan" dari dampak perang Ukraina, yang akan merugikan hak-hak warga Ukraina untuk generasi mendatang.

Selain sorotan terhadap Rusia dan China, Turk mengecam militer Mali atas "pelanggaran serius" dan menekankan perlunya pengawasan independen berkelanjutan atas situasi di Ethiopia. Reuters sebelumnya melaporkan Addis Ababa berusaha mengakhiri penyelidikan PBB atas dugaan kekejaman perang Tigray.

Dalam kritik yang lebih jarang terhadap demokrasi Barat, Turk mengangkat masalah kekerasan polisi Amerika terhadap orang kulit hitam. Dia juga memberi perhatian pada potensi penurunan standar hidup di Inggris, dengan mendesak London untuk berbicara dengan pekerja yang mogok.

Turk mengangkat dugaan pelanggaran hak-hak di China, termasuk penahanan besar-besaran minoritas Uighur di Xinjiang. Dia menyatakan kantornya telah membuka saluran komunikasi untuk menindaklanjuti masalah hak asasi manusia di China. Beijing dengan keras menyangkal semua pelanggaran.

"Itu saja?!," kata Kenneth Roth, mantan kepala Human Rights Watch, mengatakan dalam sebuah email ke Reuters tentang komentar Turki di China. "Dia hanya menawarkan diplomasi diam-diam," tambahnya.

Kekuasan di negara-negara anggota Dewan HAM – sekitar 47, condong ke arah otokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Badan itu memiliki wewenang untuk meluncurkan penyelidikan hak asasi manusia.

Hal ini terkadang menyebabkan kemunduran dalam upaya yang dipimpin Barat untuk meningkatkan pengawasan terhadap catatan hak asasi masing-masing negara, seperti di Yaman atau China.

Direktur kantor pemikir Yayasan Konrad Adenauer Jerman di Jenewa, Olaf Wientzek menggambarkan pidato Turk sebagai "tindakan penyeimbang" yang berupaya mengangkat isu-isu yang penting bagi berbagai kelompok regional. Contohnya adalah China dan hak-hak perempuan untuk negara-negara Barat; rasisme untuk negara-negara Afrika; dan perubahan iklim untuk negara kepulauan kecil.

REUTERS

Pilihan Editor: 1 Juta Buruh Prancis Mogok Massal, Blokir Kilang Minyak hingga Ganggu Pasokan Listrik