TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI bungkam mengenai siapa dan bagaimana proses pengiriman jenderal ke Myanmar, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Pengumuman akan disampaikan oleh Istana nanti, namun Jakarta sudah mengirim sinyal.

"Yang bersangkutan (jenderal) juga akan menjadi bagian dari office of the special envoy yang dipimpin Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Tempo, Jumat, 3 Februari 2023.

Dicap Organisasi Kriminal Transnasional, Bos Grup Wagner Bertanya ke AS: Apa Salah Kami?

Seperti dua tahun sebelumnya, menteri luar negeri dari negara yang memegang keketuaan ASEAN menjadi special envoy atau utusan khusus untuk menangani masalah Myanmar. Utusan khusus ini menjadi salah satu butir konsensus yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 dalam menangani krisis di Myanmar paska-kudeta militer.

Konsensus dibuat dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.

Jokowi saat wawancara dengan Reuters pada Rabu, 1 Februari 2023, mengatakan, Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta. Tujuannya supaya dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi.

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama. Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya," kata Jokowi di kantornya di Jakarta.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk urusan HAM dan Luar Negeri Siti Ruhaini Dzuhayatin belum mau mengungkapkan siapa yang akan dikirim ke Myanmar.

"Penunjukkan jenderal dimaksud merupakan bagian dari mandat keketuaan Indonesia dalam implementasi konsensus tersebut," katanya kepada Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 2 Februari 2023.

Siti menyebut KSP tidak terlibat secara teknis dalam rencana pengiriman jenderal ini. Namun demikian, Siti mengatakan agenda ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki reputasi dalam penyelesaian masalah di kawasan. Sekaligus juga menjaga legitimasi dan kredibilitas keberadaan ASEAN dalam menangani isu-isu internal blok itu.

Kelompok sipil di Myanmar dan para analis menilai pendekatan itu gagal sebab Tatmadaw masih melanggengkan kekerasan. Retno, dalam beberapa kesempatan menyebut akan tetap mendorong implementasi konsensus. Menurut Retno, ASEAN yang kecewa karena tidak ada itikad dari junta, tidak akan disandera isu tersebut dan akan terus fokus pada pertumbuhan kawasan.

Mengenai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar ini, Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar, mengatakan ASEAN perlu punya mekanisme yang jelas mengenai utusan khusus untuk Myanmar. Sebab Myanmar telah menjadi salah satu tantangan bagi presidensi Indonesia di ASEAN tahun ini.

"Selama ASEAN tidak menunjuk utusan khusus yang akan memiliki masa jabatan panjang yang diperlukan, untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, utusan tersebut tidak akan menjadi non-starter," kata Dewi saat berbicara dalam forum Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta pada Selasa, 31 Januari 2023.

Dewi menyebut akan banyak harapan baik secara domestik atau internasional soal langkah yang akan diambil Indonesia dalam menangani krisis di Myanmar ini.

Dalam menangani situasi Myanmar, piagam ASEAN mungkin perlu ditinjau ulang. Sebab, menurut Dewi, itu tidak memiliki bahasa yang cukup dalam menyelesaikan kasus anggota yang bermasalah seperti Myanmar.

Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Militer Myanmar baru saja memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan ke depan. Setelah sebelumnya awal pekan ini, Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pemilihan multi-partai harus diselenggarakan sesuai keinginan rakyat.

Di sisi lain, pengunjuk rasa menandai peringatan kudeta militer dengan aksi diam. Pemimpin sipil yang diasingkan pada Rabu, 1 Februari 2023, berjanji untuk mengakhiri apa yang mereka sebut perebutan kekuasaan ilegal oleh tentara.

Di kota-kota besar di seluruh Myanmar, jalan-jalan dikosongkan saat orang-orang diam di rumah sebagai bantuk protes. Sementara ratusan pendukung demokrasi menghadiri aksi unjuk rasa di Thailand dan Filipina.

REUTERS

Moskow: Dukungan AS Kepada Ukraina untuk Melemahkan Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini