TEMPO.CO, Jakarta - Peru mengumumkan keadaan darurat nasional pada Rabu, 14 Desember 2022, dengan memberikan wewenang khusus kepada polisi. Pemerintah Peru membatasi kebebasan termasuk hak untuk berkumpul, setelah sepekan gejolak protes yang telah menewaskan sedikitnya delapan orang.

Baca juga: Kemelut Politik di Peru, Angkatan Bersenjata Ambil Alih Infrastruktur Utama

"Kami telah sepakat untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri, karena tindakan vandalisme dan kekerasan. Ini membutuhkan tanggapan yang kuat dari pemerintah," kata Menteri Pertahanan Alberto Otarola, kepada wartawan.

Otarola menambahkan bahwa keadaan darurat yang berlaku berarti penangguhan kebebasan tertentu, termasuk hak untuk berkumpul dan kebebasan berserikat, dan memberi otoritas kemampuan untuk memasuki rumah tanpa surat perintah.

Protes Peru dipicu oleh penggulingan mantan Presiden Pedro Castillo pada 7 Desember 2022, dalam pemungutan suara pemakzulan. Castillo, pemimpin kubu sayap kiri yang terpilih pada 2021, ditangkap setelah secara ilegal mencoba membubarkan Kongres Andean.

Mantan Wakil Presiden Dina Boluarte, dilantik setelah pemecatannya Castillo. Naiknya Boluarte ke tampuk kekuasaan Peru telah memecah belah para pemimpin Amerika Latin lainnya.

Pergolakan politik telah memicu kemarahan dan terkadang protes keras di seluruh negara Andean, terutama di daerah pedesaan dan pertambangan yang mendorong mantan petani dan guru itu menjabat pada Juli tahun lalu.

Pihak berwenang menyebut, delapan orang, yang kebanyakan merupakan remaja, tewas dalam bentrokan dengan polisi. Setidaknya enam orang menjadi korban tembakan, menurut kelompok hak asasi manusia. Para pengunjuk rasa memblokade jalan raya, membakar gedung-gedung dan menyerbu bandara.

Saat berbicara kepada wartawan dari istana kepresidenan, Boluarte menyerukan perdamaian. Menurutnya pihak terkait tidak dapat berdialog jika ada kekerasan.

Dia mengatakan pemilu dapat dimajukan ke Desember 2023 dari April 2024, tanggal yang dia janjikan sebelumnya. Pemungutan suara saat ini dijadwalkan digelar pada 2026 ketika masa jabatan Castillo akan berakhir.

<!--more-->

Castillo Berpotensi Dipenjara

Jaksa pada Rabu, 13 Desember 2022, mengungkap bahwa pihaknya mengupayakan 18 bulan masa penahanan praperadilan untuk Castillo, yang telah didakwa dengan pemberontakan dan konspirasi.

Mahkamah Agung Peru bertemu untuk mempertimbangkan permintaan tersebut tetapi kemudian menangguhkan sesi tersebut hingga Kamis.

Sejak penangkapannya, Castillo ditahan di fasilitas kepolisian DIROES di Lima. Dia meminta para pendukung untuk datang ke penjara, dengan mengatakan dia harus dibebaskan setelah periode tujuh hari awal penahanan praperadilan berakhir Rabu.

Pemerintah Boluarte berbicara dengan sejumlah pejabat dari Amerika Latin, dengan kemungkinan mencari dukungan internasional. Dia sebelumnya menghadapi kritik dari kaum kiri Amerika Latin seperti Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador.

Menteri Luar Negeri Peru Ana Cecilia Gervasinmengatakan dia pada Rabu sudah berbicara dengan rekan-rekannya dari Chile, Uruguay, Kosta Rika dan Ekuador. Sehari sebelumnya, Boluarte telah bertemu dengan sejumlah duta besar Eropa.

Sumber dari kantor kejaksaan dan analis mengatakan Castillo tidak bisa dibebaskan selama Mahkamah Agung menyelesaikan permintaan jaksa.

Pengadilan Peru mengatakan di Twitter bahwa pihaknya akan mengadakan sidang pada Jumat, 16 Desember 2022, atas permintaan penahanan praperadilan selama 18 bulan terhadap mantan presiden Pedro Castillo dan (mantan Perdana Menteri) Anibal Torres dengan delik pemberontakan dan sejenisnya.

Baca juga: Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

REUTERS