TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu menandatangani dekrit yang berisi manfaat finansial bagi orang-orang yang meninggalkan wilayah Ukraina untuk datang ke Rusia. Tunjangan diberikan termasuk untuk pensiunan, wanita hamil dan orang cacat.

Keputusan yang tercantum di portal pemerintah itu menetapkan pembayaran pensiun bulanan sebesar 10.000 rubel atau setara Rp 2,4 juta untuk orang-orang yang terpaksa meninggalkan wilayah Ukraina sejak 18 Februari. Penyandang cacat dan perempuan hamil juga memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan bulanan yang sama. Pembayaran akan dilakukan kepada warga Ukraina serta Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, dua entitas yang memisahkan diri dari Ukraina.

Sebelum memberi tunjangan, pada Juli lalu Putin juga meneken dekrit yang mempermudah warga Ukraina mendapatkan paspor Rusia. Sebelumnya penerbitan paspor hanya untuk penduduk dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk di Ukraina timur. Kini penerbitan paspor diberikan untuk penduduk Ukraina di wilayah lain termasuk dari Kherson dan Zaporizhia.

Antara 2019 hingga tahun ini, lebih dari 720.000 penduduk daerah di Donetsk dan Luhansk telah menerima paspor Rusia. Pada akhir Mei tahun ini, tiga bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, prosedur jalur cepat juga ditawarkan kepada penduduk wilayah Zaporizhia dan Kherson. Sebulan yang lalu, paspor Rusia pertama dilaporkan dibagikan di sana.

Dalam dektrit yang terbit Juli lalu, Putin Senin memerintahkan bahwa semua warga negara Ukraina diberikan hak untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Federasi Rusia dengan cara yang disederhanakan. Pelamar tidak diharuskan untuk tinggal di Rusia dan tidak perlu memberikan bukti dana yang cukup atau lulus tes bahasa Rusia.

Keputusan itu dikecam oleh Ukraina yang menyebut sebagai pelanggaran kedaulatan. "Ukraina tidak membutuhkan kewarganegaraan Putin dan upaya memaksakannya pasti akan gagal," kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba dilansir dari Al Jazeera, Juli lalu.

Baca: Eropa Krisis Energi, Rusia Malah Bakar Gas Alam Rp148 Miliar Per Hari

REUTERS | AL JAZEERA