TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden AS Donald Trump memanfaatkan penggeledahan oleh FBI di rumahnya untuk kepentingan politiknya. Dalam sebuah unggahan di Twitter dan email ke pendukungnhya, ia menggambarkan dirinya sebagai korban kekuasaan.

Trump mengatakan tindakan FBI itu bermotif politik dan merupakan upaya pemerintahan Presiden Joe Biden saat ia memainkan peran kunci dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu November yang akan menentukan kendali Kongres AS.

"Mereka mencoba untuk menghentikan Partai Republik dan saya sekali lagi," kata Trump dalam email penggalangan dana, Selasa, 9 Agustus 2022. "Pelanggaran hukum, penganiayaan politik, dan Perburuan Penyihir, harus diungkap dan dihentikan."

Trump meluncurkan komite aksi politik Save America beberapa hari setelah kalah dalam pemilihan 2020 dari Biden. Ia memiliki lebih dari $ 100 juta di bank

Penggeledahan rumah mantan presiden belum pernah terjadi. FBI sedang mencari bukti apakah Trump secara ilegal menghapus catatan dari Gedung Putih saat ia meninggalkan kantor presiden itu pada Januari 2021.

Trump berkali-kali mengisyaratkan akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada 2024 tetapi belum mengatakan dengan jelas apakah dia akan melakukannya.

Surat perintah itu terkait dengan Administrasi Arsip dan Arsip Nasional, yang bertugas menjaga catatan presiden milik publik, dan apakah ada dokumen rahasia di resor Mar-a-Lago Trump di Palm Beach, Florida, menurut sumber yang akrab dengan masalah ini.

Orang itu mengatakan FBI mengambil sekitar 10 kotak kertas, tetapi brankas yang digeledah kosong.

Anggoita Partai Republik di Kongres berjanji untuk meluncurkan penyelidikan atas langjkah FBI itu jika mereka merebut kembali kendali DPR atau Senat pada November. Anggota DPR dari Partai Republik termasuk Jim Banks akan bertemu dengan Trump di klub golf Bedminster, New Jersey, pada hari Selasa.

Pemimpin Partai Republik Senat AS Mitch McConnell mengambil pendekatan yang lebih terukur, dengan mengatakan masyarakat perlu mendapatkan "penjelasan menyeluruh dan segera" tentang apa yang menyebabkan penggeledahan FBI.

"Jaksa Agung Garland dan Departemen Kehakiman seharusnya sudah memberikan jawaban kepada rakyat Amerika dan harus segera melakukannya," kata McConnell dalam sebuah pernyataan.

Departemen Kehakiman dan FBI telah menolak untuk mengomentari atau bahkan mengkonfirmasi penggeledahan, yang diungkapkan Trump dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

FBI tidak dapat melakukan penggeledahan tanpa persetujuan hakim yang memastikan kemungkinan penyebabnya. Permintaan itu hampir pasti juga akan disetujui oleh Direktur FBI Christopher Wray, seorang pejabat Trump, dan bosnya, Jaksa Agung Merrick Garland, yang ditunjuk oleh Biden.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Biden tidak diberi pemberitahuan sebelumnya tentang penyelidikan tersebut.

"Surat perintah penggeledahan ini menurut perkiraan saya mungkin merupakan pemeriksaan yang lebih tajam daripada surat perintah penggeledahan dalam sejarah Departemen Kehakiman," kata David Laufman, mantan pejabat Departemen Kehakiman yang mengawasi penuntutan pelanggaran keamanan nasional.

FBI awal tahun ini mendatangi properti Trump untuk menyelidiki kotak di ruang penyimpanan yang terkunci, menurut seseorang yang mengetahui kunjungan tersebut. Agen FBI dan pengacara Trump, Evan Corcoran, menghabiskan satu hari untuk meninjau materi, kata sumber itu.

Corcoran tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pencarian tersebut hanya merupakan langkah investigasi dan tidak berarti bahwa Trump secara otomatis akan menghadapi tuntutan pidana, atau bahwa ia akan dinyatakan bersalah.

Merupakan pelanggaran pidana untuk menyembunyikan atau menghancurkan catatan pemerintah. Setiap orang yang dihukum karena melanggar undang-undang AS yang disebut Government Records Act dapat dilarang memegang jabatan federal dan akan menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun.

Pakar hukum mengatakan tidak jelas apakah ketentuan diskualifikasi itu konstitusional. Konstitusi AS menetapkan kualifikasi untuk menjadi presiden, senator, atau anggota DPR. Putusan Mahkamah Agung sebelumnya menyatakan bahwa Kongres tidak dapat membatasi daftar pemegang jabatan yang memenuhi syarat.

Penyelidikan dokumen adalah salah satu dari beberapa investigasi yang berfokus pada Trump sejak ia meninggalkan kantor, beberapa minggu setelah para pendukungnya menyerbu Gedung Kongres AS pada 6 Januari 2021, dalam upaya membatalkan kekalahannya dalam pemilihan.

Trump tetap paling berpengaruh di Partai Republik, dan pengamat mengatakan penyelidikan FBI ini dapat meningkatkan posisinya di mata pemilih Partai Republik.

Reuters