TEMPO.CO, Jakarta - Umpan video seorang menteri Taiwan dipotong selama KTT Summit for Democracy yang digelar Presiden AS Joe Biden pekan lalu setelah peta dalam presentasi slidenya menunjukkan Taiwan dalam warna yang berbeda dengan Cina.

Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa tayangan slide pada Jumat oleh Menteri Digital Taiwan Audrey Tang, telah menyebabkan kekhawatiran di kalangan pejabat AS setelah peta muncul di umpan videonya selama sekitar satu menit.

Sumber, yang tidak ingin disebutkan namanya karena sensitivitas masalah itu mengatakan, umpan video yang menunjukkan Tang dipotong selama diskusi panel dan diganti dengan audio saja atas perintah Gedung Putih, menurut laporan Reuters, 13 Desember 2021.

Gedung Putih khawatir bahwa membedakan Taiwan dan Cina pada peta dalam konferensi yang diselenggarakan AS, yang mengundang Taiwan untuk menunjukkan dukungan pada saat berada di bawah tekanan kuat dari Beijing, dapat dianggap bertentangan dengan kebijakan "satu-Cina" Washington, yang menghindari mengambil posisi apakah Taiwan adalah bagian dari Cina, kata sumber tersebut.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan "kebingungan" atas berbagi layar mengakibatkan umpan video Tang dipotong, menyebutnya sebagai kesalahan yang wajar.

"Kami menghargai partisipasi Menteri Tang, yang menunjukkan keahlian kelas dunia Taiwan dalam isu-isu pemerintahan yang transparan, hak asasi manusia, dan melawan disinformasi," kata seorang juru bicara.

Presentasi Tang termasuk peta berkode warna dari LSM Afrika Selatan CIVICUS, yang memeringkat dunia berdasarkan keterbukaan hak-hak sipil.

Sebagian besar Asia ditampilkan, dengan Taiwan berwarna hijau, menjadikannya satu-satunya entitas regional yang digambarkan sebagai "terbuka", sementara yang lainnya, termasuk beberapa sekutu dan mitra AS, diberi label sebagai "tertutup", "tertekan", "terhalang" atau "menyempit".

Cina, Laos, Vietnam, dan Korea Utara diwarnai merah dan diberi label "tertutup".

Ketika moderator kembali ke Tang beberapa menit kemudian, tidak ada video dirinya, hanya audio, dan tangkapan layar dengan judul: "Menteri Audrey Tang dari Taiwan."

Penafian di layar kemudian menyatakan, "Setiap pendapat yang diungkapkan oleh individu di panel ini adalah pendapat individu tersebut, dan tidak selalu mencerminkan pandangan pemerintah Amerika Serikat."

Satu sumber mengatakan kepada Reuters bahwa peta itu menghasilkan kebingungan email di antara para pejabat AS, dan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) dengan marah menghubungi Departemen Luar Negeri AS, khawatir peta itu tampaknya menunjukkan Taiwan sebagai negara yang berbeda.

Washington mengeluh kepada pemerintah Taiwan. Taiwan lalu marah karena video Tang telah dipotong.

Sumber tersebut menyebut langkah AS sebagai reaksi berlebihan karena peta itu tidak secara inheren tentang batas-batas nasional, tetapi NSC juga marah karena slide itu tidak muncul dalam versi gladi bersih dari presentasi sebelum KTT, menimbulkan pertanyaan tentang apakah ada pesan yang disengaja yang ingin disampaikan oleh Tang dan Taiwan.

"Mereka terkejut," kata sumber itu tentang reaksi Gedung Putih.

Sumber kedua yang terlibat langsung dalam pertemuan itu mengatakan operator video bertindak atas instruksi Gedung Putih. "Itu jelas masalah kebijakan," kata sumber itu, menambahkan, "ini benar-benar reaksi internal yang berlebihan."

Sumber tersebut melihat langkah tersebut selama panel tentang "melawan otoritarianisme digital" sebagai bertentangan dengan misi KTT untuk memperkuat demokrasi dalam menghadapi tantangan dari Cina dan lainnya. Mereka juga mengatakan itu bisa menandakan bahwa dukungan pemerintah untuk Taiwan tidak "kokoh" seperti yang telah berulang kali dinyatakan.

Seorang juru bicara NSC mengatakan laporan Reuters tentang insiden itu "tidak akurat".

"Gedung Putih tidak pernah memerintahkan agar video Menteri Tang dipotong," kata juru bicara itu dalam email, juga menyalahkan kebingungan atas berbagi layar dan menambahkan bahwa video lengkap dapat dilihat di halaman web KTT.

Ditanya apakah dia percaya pemerintah AS memotong video karena slide, Tang mengatakan kepada Reuters dalam email: "Tidak, saya tidak percaya bahwa ini ada hubungannya dengan peta CIVICUS di slide saya, atau sekutu AS di Asia untuk masalah itu."

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyalahkan "masalah teknis."

Taiwan kemudian mengatakan presentasi Tang telah diberikan sebelumnya dan tidak ditampilkan pada menit terakhir.

"Taiwan dan Amerika Serikat telah sepenuhnya berkomunikasi tentang masalah teknis ini, dan kedua belah pihak memiliki rasa saling percaya yang kuat dan hubungan yang solid dan bersahabat," katanya.

Masalah ini muncul pada saat yang sangat sensitif bagi hubungan AS-Taiwan, ketika beberapa kritikus pemerintahan Biden dan pakar kebijakan luar negeri menyerukan dukungan yang lebih terbuka untuk pulau itu, termasuk diakhirinya kebijakan "ambiguitas strategis" yang telah lama dipegang Washington, atau apakah Amerika Serikat akan mempertahankannya secara militer.

Pakar Taiwan mengatakan mereka tidak melihat kode warna peta sebagai pelanggaran pedoman tidak resmi AS, yang melarang penggunaan simbol kedaulatan yang terbuka, seperti bendera Taiwan.

"Itu jelas bukan untuk membedakan kedaulatan, tetapi tingkat ekspresi demokrasi," kata Douglas Paal, mantan duta besar tidak resmi AS untuk Taiwan.

Di bawah pedoman pemerintah AS pada 2020, peta pemerintah AS yang menunjukkan kedaulatan berdasarkan warna mengharuskan Taiwan untuk ditampilkan dengan warna yang sama dengan Cina, meskipun pengecualian dapat dibuat "ketika konteks mengharuskan Taiwan secara khusus dipilih."

Bonnie Glaser dari German Marshall Fund of the United States mengatakan pedoman itu tidak akan berlaku untuk peta pemerintah non-AS, "tetapi AS kemungkinan ingin menghindari kesan bahwa Taiwan bukan bagian dari Cina."

"Bagi saya, keputusan telah dibuat sejak awal bahwa Taiwan dapat/harus disertakan dalam KTT Summit for Democracy, tetapi hanya dengan cara yang konsisten dengan kebijakan AS," katanya.

Baca juga: Nikaragua Buka Hubungan Diplomatik dengan Cina, 14 Negara Pertahankan Taiwan

REUTERS