Cina Klaim sebagai Negara Demokrasi Terbesar di Dunia, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Presiden Cina Xi Jinping, disambut dengan tepuk tangan saat hadir dalam pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-19 di Balai Besar Rakyat China di Beijing, Cina, 18 Oktober 2017. Xi Jinping mengatakan bahwa China memasuki era baru Sosialisme dengan kekhasan-kekhasan Cina. REUTERS/Jason Lee

    Presiden Cina Xi Jinping, disambut dengan tepuk tangan saat hadir dalam pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-19 di Balai Besar Rakyat China di Beijing, Cina, 18 Oktober 2017. Xi Jinping mengatakan bahwa China memasuki era baru Sosialisme dengan kekhasan-kekhasan Cina. REUTERS/Jason Lee

    TEMPO.CO, JakartaPemerintah Cina, yang tidak diundang Presiden AS dalam KTT Demokrasi mulai lusa, mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. 

    Alasannya, negeri itu memiliki jumlah pemilih langsung paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebanyak 900 juta lebih warga berpartisipasi memilih wakil untuk anggota kongres rakyat di tingkat kabupaten dan kota pada 2016 dan 2017, demikian buku putih Demokrasi Cina yang dilihat ANTARA di Beijing, Selasa, 7 Desember 2021.

    Hampir 2,48 juta orang dipilih secara langsung untuk mewakili kabupaten dan kota di kongres rakyat. Saat ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan telah mencapai 90 persen.

    Buku putih berjudul "Keberhasilan Demokrasi" tersebut diterbitkan oleh Kantor Informasi Dewan Pemerintahan Cina (SCIO) pada Sabtu, 4 Desember 2021.

    Peluncuran buku putih tersebut, menurut Antara, sengaja untuk mendahului pelaksanaan KTT Demokrasi yang digelar oleh Amerika Serikat mulai Kamis, 9 Desember 2021.

    Buku putih itu lebih menonjolkan kepemimpinan Partai Komunis Cina (CPC) dalam proses demokrasi di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu. Negara ini hanya menganut satu partai.

    Dalam buku itu, disebutkan bahwa demokrasi Cina lebih luas, lebih tulen, dan lebih efektif daripada demokrasi AS.

    "Politikus AS mewakili kelompok kepentingan, tetapi di Cina seluruh proses demokrasi menjamin perubahan kehidupan masyarakat," kata Deputi Sekretaris Jenderal Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina (NPC), Guo Zhenhua.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina (MFA) Zhao Lijian menambahkan bahwa demokrasi dibangun berdasarkan sejarah suatu negara dan diadaptasi dengan situasi masyarakat setempat.

    "Demokrasi hak semua bangsa, bukan hak prerogatif segelintir orang. Bentuk demokrasi berbeda dan tidak ada model yang cocok untuk semua negara. Akan sangat tidak demokratis kalau untuk mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolok ukur," ujarnya dalam pengarahan pers rutin di Beijing, Senin (6/12).

    Penerbitan buku putih tersebut tampaknya lebih ditujukan untuk menjawab berbagai tuduhan AS terhadap Cina sehingga di dalamnya lebih banyak berisi tentang perbandingan keberhasilan program pembangunan di kedua negara, termasuk keberhasilan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan. 

    Undangan Amerika Serikat kepada Taiwan ke KTT untuk Demokrasi, membuat marah Cina karena memandang pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.