TEMPO.CO, Jakarta - Taliban mengatakan sedang merencanakan pemerintahan sementara yang inklusif di Afghanistan setelah kelompok itu menggulingkan pemerintah yang didukung Barat dalam serangan yang menakjubkan awal bulan ini, menurut sumber Taliban kepada Al Jazeera.

Sumber-sumber Taliban mengatakan pemerintah sementara akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di Afghanistan.

Hampir puluhan nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, kata beberapa sumber, dilaporkan Al Jazeera, 29 Agustus 2021.

Masih belum jelas berapa lama durasi pemerintahan sementara akan memerintah.

Dilaporkan Tolonews, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, seorang anggota senior kantor politik Taliban dan anggota terkemuka dari tim negosiasi Taliban, pada Sabtu mengatakan saat ini konsultasi sedang berlangsung di antara para pemimpin Taliban dan dengan berbagai etnis dan partai politik tentang pembentukan pemerintah inklusif.

"Saat ini, kepemimpinan Taliban sedang berkonsultasi dengan berbagai kelompok etnis, partai politik dan di dalam Emirat Islam tentang pembentukan pemerintahan yang harus diterima baik di dalam maupun di luar Afghanistan dan diakui," kata Stanikzai dalam pengumuman radio dan televisi.

"Emirat Islam Afghanistan berkomitmen untuk membentuk pemerintahan Islam di mana semua orang dari berbagai lapisan akan dilibatkan," katanya.

Sumber-sumber Taliban juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan memiliki "Amirulmukminin" untuk memimpin Emirat Islam Afghanistan.

Mereka mengatakan dewan kepemimpinan tertinggi telah dibentuk untuk memutuskan bentuk pemerintahan masa depan dan menominasikan menteri.

Kementerian-kementerian utama yang dicalonkan termasuk kehakiman, keamanan dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, informasi, dan penugasan khusus untuk urusan Kabul.

Pendiri Taliban Mullah Baradar berada di ibu kota, Kabul, sementara Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, telah melakukan perjalanan dari Kandahar untuk konsultasi awal tentang pembentukan pemerintah, kata sumber tersebut.

Mereka mengatakan Amerika Serikat telah bersikeras untuk memasukkan beberapa anggota dari pemerintah sebelumnya, termasuk mantan Presiden Hamid Karzai dan mantan Kepala Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah.

Mullah Abdul Ghani Baradar, pemimpin delegasi Taliban, berbicara selama pembicaraan antara pemerintah Afganistan dan gerilyawan Taliban di Doha, Qatar, 12 September 2020. [REUTERS/Ibraheem al Omari]

Rincian tentang pembentukan pemerintah sementara di Afghanistan datang ketika negara yang dilanda perang itu terguncang dari serangan mematikan di luar bandara Kabul pada Kamis malam.

Stanikzai mengatakan, sejak runtuhnya pemerintahan sebelumnya pada 15 Agustus, tidak ada perang di Afghanistan. Dia menambahkan bahwa orang-orang harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian.

Dia juga meminta semua orang, pria dan perempuan, untuk bekerja sama untuk membangun kembali Afghanistan dan mencapai perdamaian yang tahan lama.

Mengenai hak-hak perempuan, sumber Al Jazeera mengatakan perempuan akan diizinkan bekerja di berbagai badan pemerintah seperti yang mereka lakukan di pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Keragaman etnis Afghanistan telah menjadi pusat politik dan konflik di negara itu, dengan tidak ada satu pun kelompok etnis yang menikmati mayoritas yang menentukan di negara berpenduduk 40 juta orang itu.

Pashtun adalah kelompok etnis terbesar di Afghanistan, membentuk lebih dari 42 persen populasi. Komunitas Muslim Sunni yang didominasi berbicara bahasa Pashto dan telah mendominasi politik Afghanistan sejak abad ke-18.

Sumber Taliban mengatakan mereka ingin membawa wajah-wajah baru ke dalam pemerintahan baru Afghanistan, termasuk putra-putra pemimpin suku Tajik dan Uzbekistan.

Baca juga: Joe Biden Sebut ISIS-K Berpotensi Menyerang Lagi di Hari Minggu atau Senin

AL JAZEERA | TOLONEWS