Para Rabi Terkemuka Israel Menolak Pemerintahan Naftali Bennett dan Yair Lapid

Minggu, 6 Juni 2021 17:00 WIB

Kombinasi file foto menunjukkan Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett berbicara di Yerusalem 14 Mei 2018 dan pemimpin partai Yesh Atid Yair Lapid menyampaikan pidato di Tel Aviv, Israel 24 Maret 2021. [REUTERS/Ammar Awad/Amir Cohen]

TEMPO.CO, Jakarta - Para rabi terkemuka Israel pada Sabtu malam merilis sebuah surat terbuka yang menyerukan para pendukung mereka untuk melakukan segala upaya untuk menggagalkan "pemerintah persatuan" Naftali Bennett dan Yair Lapid.

Surat itu dirilis tak lama setelah direktur dinas keamanan Shin Bet, Nadav Argaman, dalam sebuah pernyataan langka memperingatkan terhadap kekerasan politik dan hasutan yang bisa mengakibatkan korban luka.

Nadav Argaman juga mendesak para tokoh masyarakat untuk meredakan ketegangan di tengah pembentukan koalisi yang muncul.

Dikutip dari Times of Israel, 6 Juni 2021, dalam pernyataan lanjutan pada Sabtu malam, Rabi Chaim Druckman, salah satu penandatangan surat tersebut, membantah bahwa seruan publik para rabi dapat ditafsirkan sebagai hasutan dan mengatakan dia menentang segala bentuk kekerasan.

Penandatangan lainnya, Rabi Shlomo Aviner, pada hari Minggu pagi mengatakan bahwa jelas dengan sendirinya bahwa para rabi menentang tindakan kebencian atau bahkan pikiran kebencian.

Advertising
Advertising

"Kami tidak dapat menerima kenyataan di mana sebuah pemerintahan akan dibentuk di Israel, yang akan merugikan hal-hal yang paling mendasar dari agama dan negara yang diterima sejak berdirinya Negara Israel dan sampai hari ini oleh semua pemerintah Israel," bunyi surat itu.

"Tidak ada keraguan bahwa pemerintah ini juga akan membahayakan masalah keamanan, yang berkaitan dengan keberadaan kita, karena bergantung pada pendukung teror dan termasuk menteri yang mendesak Pengadilan Kejahatan Internasional di Den Haag untuk menyelidiki perwira IDF atas kejahatan perang," katanya lanjut, mengacu pada komentar masa lalu dari partai Islamis Ra'am dan pemimpin Meretz Nitzan Horowitz di ICC.

"Pemerintah ini sepenuhnya bertentangan dengan kehendak rakyat seperti yang tercermin langsung dari pemilu yang lalu. Kita harus berusaha dan melakukan segalanya agar pemerintahan ini tidak terbentuk," katanya.

Druckman, dalam sebuah pernyataan video pada Sabtu malam, menyatakan tidak ada hasutan dalam surat itu.

"Tidak dapat dibayangkan bahwa ini akan dilihat sebagai seruan kekerasan fisik atau bahkan kekerasan verbal. Sebaliknya, pemerintah harus dicegah hanya melalui cara-cara demokratis," katanya.

12 tahun masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri terancam berakhir, setelah pemimpin oposisi tengah Israel Yair Lapid, mengumumkan pada hari Rabu bahwa ia telah berhasil membentuk koalisi pemerintahan setelah pemilihan 23 Maret, menurut Reuters.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat memberikan pidato kepada para pendukungnya setelah pengumuman hasil polling dalam pemilihan umum Israel di markas besar partai Likud di Yerusalem pada 24 Maret 2021. [REUTERS / Ammar Awad]

Pemerintahan baru, yang belum dilantik, merupakan tambal sulam dari partai-partai sayap kiri, liberal, kanan, nasionalis dan agama, serta untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, bergabungnya sebuah partai Islamis Arab.

Netanyahu dalam pernyataan online telah memperingatkan koalisi itu sebagai pemerintah kiri yang berbahaya.

Beberapa kelompok sayap kanan marah pada Naftali Bennett, kepala partai ultra-nasionalis kecil yang dijadwalkan untuk menggantikan Netanyahu dalam pakta pembagian kekuasaan dengan Lapid. Banyak sayap kanan yang marah terhadap Bennett di media sosial.

Bennett merupakan seorang tokoh sayap kanan sama seperti Netanyahu tetapi membawa pemikiran yang lebih liberal dan moderat terhadap isu-isu seperti LGBT. Para sayap kanan Ortodoks bertentangan dengan Bennett.

Sejak Bennett mengumumkan dia bergabung dengan Lapid, dinas keamanan Israel telah meningkatkan perlindungannya, ketika demonstrasi sayap kanan yang diadakan di dekat rumah anggota partainya berharap agar mereka tidak bergabung dengan pemerintah.

Argaman meminta para pemimpin politik dan agama untuk menunjukkan tanggung jawab dan meredam potensi hasutan.
Peringatannya mengingatkan beberapa orang di Israel pada hari-hari menjelang pembunuhan tahun 1995 terhadap Perdana Menteri Yitzhak Rabin, yang ditembak oleh seorang ultra-nasionalis Yahudi karena menupayakan kesepakatan tanah untuk perdamaian dengan Palestina.

Yair Lapid dan Naftali Bennett mengatakan mereka berharap pemerintah persatuan mereka akan menyembuhkan perpecahan politik yang mendalam di antara orang Israel dan mengakhiri kebencian.

Dikutip dari Reuters, sebuah jajak pendapat oleh televisi Israel N12's Meet the Press pada hari Sabtu menunjukkan bahwa 46% orang Israel mendukung pemerintah Naftali Bennet dan Yair Lapid, 38% menginginkan pemilu lain atau yang kelima dalam waktu sekitar dua tahun, dan 15% tidak menyatakan pendapat apa pun.

Baca juga: Palestina Skeptis Israel Bakal Berubah di Bawah Kepemimpinan Naftali Bennett

TIMES OF ISRAEL | REUTERS

Berita terkait

Lagi, Warga Israel Unjuk Rasa Menuntut Sandera yang Ditahan Hamas Dibebaskan

4 jam lalu

Lagi, Warga Israel Unjuk Rasa Menuntut Sandera yang Ditahan Hamas Dibebaskan

Ribuan warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv menuntut Benjamin Netanyahu menerima proposal gencatan senjata Hamas demi dibebaskannya sandera

Baca Selengkapnya

Pembicaraan Damai Hamas dan Israel Dimulai Lagi

7 jam lalu

Pembicaraan Damai Hamas dan Israel Dimulai Lagi

Hamas tak berharap banyak pada pembicaraan damai kali ini karena Israel masih bersikukuh pada sikapnya yang tak mau mengakhiri perang Gaza.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

9 jam lalu

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

Berita tentang kenaikan UKT di ITB masih mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

10 jam lalu

Mahasiswa Irlandia Berkemah di Trinity College Dublin untuk Protes Pro-Palestina

Mahasiswa Irlandia mendirikan perkemahan di Trinity College Dublin untuk memprotes serangan Israel di Gaza.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

12 jam lalu

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

20 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

22 jam lalu

AS: Israel Belum Sampaikan Rencana Komprehensif Soal Invasi Rafah

Israel belum menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ihwal "rencana komprehensif" untuk melakukan invasi terhadap Rafah.

Baca Selengkapnya

AJI Jakarta Ikut Tolak Project Cloud Google untuk Israel, Ini Alasannya

23 jam lalu

AJI Jakarta Ikut Tolak Project Cloud Google untuk Israel, Ini Alasannya

AJI Jakarta dengungkan boikot terhadap project cloud yang dikerjakan Google untuk Israel. Momentumnya diselarasakan dengan Hari Buruh 1 Mei.

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

1 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo Ungkap Perusahaan Israel Diduga Pasok Spyware ke Indonesia sejak 2017

1 hari lalu

Investigasi Tempo Ungkap Perusahaan Israel Diduga Pasok Spyware ke Indonesia sejak 2017

Empat perusahaan Israel diduga memasok spyware dan surveillance ke Indonesia sepanjang 2017-2023. Polri jadi salah satu sasaran target pengguna.

Baca Selengkapnya