Assimi Goita, 38 tahun, pada Jumat, 28 Mei 2021, diputuskan oleh Pengadilan Konstitusi untuk menjadi Presiden Mali sementara. Sumber; Reuters
TEMPO.CO, Jakarta - Prancis memutuskan untuk menghentikan kerjasama pertahanannya dengan Mali. Keputusan itu diambil sebagai respon atas kudeta kedua yang dilakukan oleh PLT Presiden Mali, Assimi Goita, pekan lalu. Prancis berharap langkah yang diambil akan mampu mendesak Goita untuk mengembalikan pemerintahan ke sipil.
"Sebagai langkah jaga-jaga, kami memutuskan untuk menghentikan sementara segala operasi bersama dengan Angkatan Bersenjata Mali, termasuk pemberian rekomendasi," ujar Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis dalam keterangan persnya, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis waktu setempat, 3 Juni 2021.
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa penghentian ini bukan berarti Angkatan Bersenjata tidak akan berada di Mali. Mereka mengatakan, Militer Prancis akan tetap berada di Mali, namun tidak dalam kapasitas menjalankan operasi militer bersama. Segala operasi Angkatan Bersenjata Prancis ke depannya akan bersifat mandiri.
Menurut laporan Reuters, Prancis menempatkan 5000 personil militer di Mali. Mereka ditugaskan untuk mencegah dan merespon serangan milisi-milisi Muslim di utara Mali dan Sahel. Milisi yang biasa dihadapi Prancis dan Mali adalah Al-Qaeda dan ISIS.
Presiden Prancis Macron menghadiri konferensi video KTT Iklim, di Istana Elysee di Paris, Prancis, 22 April 2021. [Ian Langsdon / Pool via REUTERS]
Beberapa tahun terakhir, kedua milisi tersebut memperkuat basis kekuatannya di Afrika Barat. Mereka menyerang sejumlah negara seperti Mali dan Burkina Faso. Prancis dikabarkan mulai frustasi karena operasi bersama Mali belum memperlihatkan ujungnya hingga sekarang.
Rasa frustasi itu berkembang ketika mengetahui Assimi Goita melakukan kudeta dan berencana bernegosiasi dengan kedua milisi. Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada Ahad kemarin, mengatakan Prancis menimbang untuk menarik pasukannya dari Mali atas tindakan Goita.
"Saya menyampaikan pesan dengan jelas kepada mereka bahwa kami tidak akan menetap di negara yang tak lagi demokratis," ujar Macron.
Sejauh ini, Mali belum merespon langkah Prancis maupun ancamannya. Adapun penghentian tersebut bukan satu-satunya hukuman yang dihadapi Mali. Keanggotaan mereka di Uni Afrika dan Blok Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) juga ditahan akibat aksi Assimi Goita mengkudeta Presiden Bah Ndaw and PM Moctar Ouane.
