TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan hari ini, pada 28 Mei 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organisation (PLO) didirikan. Diprakarsai oleh Yasser Arafat pada 1950-an untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina terhadap Israel dalam satu wadah dan Yasser Arafat menjabat sebagai ketua organisasi ini dari 1969 hingga 2004 lalu. Berikut perjalanan sejarah Organisasi Pembebasan Palestina, dilansir dari berbagai sumber.

Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO merupakan wujud gerakan nasional Palestina, di awal berdirinya organisasi, PLO banyak melakukan serangan kepada Israel di bawah dukungan Yasser Arafat. Akibatnya, basis PLO yang berada di Lebanon juga sering mendapatkan serangan balasan dari Zionis dan menyebabkan tak sedikit korban kalangan sipil berjatuhan, termasuk wanita dan anak-anak.

Yasser Arafat diangkat sebagai ketua organisasi pada 1969 setelah dengan gigih berusaha menarik perhatian masyarakat internasional, semenjak kepengurusan Arafat inilah PLO mulai mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan, alih-alih melakukan penyerangan menggunakan senjata terhadap Israel. Yasser Arafat merupakan sosok penting dalam keberhasilan PLO diakui oleh Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Arab sebagai satu-satunya organisasi bagi bangsa Palestina pada 1974 dan diakui keanggotaannya secara penuh pada 1976 kemudian. Di tahun 1974, Arafat juga berhasil membawa PLO ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah yang diberikan kesempatan bersuara di Sidang Umum PBB. PLO mendapatkan status sebagai peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 berdasarkan Resolusi Sidang Umum nomor 3237.

Sejak diakuinya PLO sebagai perwakilan rakyat Palestina oleh KTT Arab pada 1974 atau satu dekade semenjak didirikan, PLO menjadi perwakilan Palestina di PBB, Gerakan Nasional Non-Blok atau GNB, dan Organisasi Konferensi Islam atau OKI, serta beberapa forum lain. Itulah sebabnya PLO disebut juga sebagai front nasional Palestina, yang memayungi banyak organisasi perlawanan, bahkan partai politik, organisasi kerakyatan, dan di dalamnya terdapat tokoh-tokoh berpengaruh, organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh dan guru.

Selain itu, PLO juga menangani banyak tugas yang berhubungan dengan kehidupan rakyat Palestina, di antaranya mendirikan beberapa institusi di berbagai bidang penting seperti pendidikan, kesehatan serta layanan sosial lainnya. Dengan begitu, PLO memang lebih dari sekedar organisasi gerakan pembebasan untuk Palestina.

Atas usaha Anwar Sadat, Mesir sebagai pendukung Palestina yang juga berkonflik dengan Israel akhirnya memutuskan janji damai dengan Israel pada 1979. Namun perjanjian tersebut bukanlah untuk membuat Palestina sebagai negara yang merdeka, yang mana hal ini membuat PLO marah besar dan menyerang Israel. Israel kemudian menyerang basis PLO di Lebanon dan puncaknya terjadi pada 6 Juni 1982. Akibat serbuan tentara Israel, basis pertahanan PLO di Beirut porak-poranda, dan anggotanya terpaksa mengevakuasi diri di negara-negara tetangga, yang kemudian membangun basis mereka di Kota Aljir, Aljazair.

Sejak 1987, untuk mencapai tujuan kemerdekaan bagi bangsa Palestina, PLO kemudian memanuver politik dengan menyebar perjuangan rakyat Palestina ke mata dunia, PLO mengakui eksistensi Israel berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 dan 338. PLO juga melakukan gerakan Intifadah sejak tahun tersebut. Keputusan PLO sempat mendapat penolakan dari sebagian faksi militer, namun demi tidak menodai semangat nasionalisme yang akan menimbulkan pecah belah dalam organisasi, sebagian faksi militer ini menegaskan tetap menjadi bagian dari PLO untuk mendukung berdirinya negara baru.

Dari markas mereka di Aljir, Aljazair, pada 15 November 1988, PLO mengumumkan berdirinya negara Palestina, langkah besar tersebut diiringi dengan PLO mulai membangun hubungan diplomat dengan negara-negara pendukungnya dengan mendirikan kantor kedutaan di berbagai negara Timur Tengah dan juga di Indonesia.

Status PLO sebagai peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 kemudian diubah pada 1988 berdasarkan resolusi sidang umum nomor 43/177 Palestina diakui sebagai sebuah negara oleh PBB. PBB memberikan hak-hak dan privilese tambahan kepada Palestina. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan dari 124 negara, 10 negara menyatakan abstain, dan empat negara menolak yaitu Israel, Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, dan Mikronesia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Kode Operasi Ikan Asin untuk Membunuh Pemimpin Palestina Yasser Arafat