TEMPO.CO, Jakarta - Baru akan bertemu esok Kamis, Amerika sudah lebih dulu memberikan tekanan ke Cina. Dikutip dari CNN, Amerika memberikan sanksi kepada 24 pejabat Cina dan Hong Kong. Hal tersebut berkaitan dengan upaya Cina menekan perlawanan dan demokrasi di Hong Kong dengan UU Keamanan Nasional dan perubahan sistem elektoral.

"Langkah ini adalah response terhadap pembatasan-pembatasan baru yang diterapkan Beijing untuk menghalangi demokrasi sekaligu keterlibatan warga yang tepat dalam pemilihan umum," ujar Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, Rabu, 17 Maret 2021.

Diberitakan sebelumnya, Parlemen Cina mengesahkan perubahan sistem elektoral Hong Kong pada kongres politik pekan lalu. Tujuan perubahan tersebut adalah memastikan pos-pos pemerintahan di Hong Kong hanya diisi oleh mereka yang loyal terhadap Cina. Cina menyebutnya sebagai Patriot.

Perubahan itu meliputi berbagai sisi. Beberapa di antaranya mulai dari ukuran dan komposisi Parlemen Hong Kong hingga fungsi Komite Penyelenggara Pemilu. Ukuran Komite Penyelenggara Pemilu akan diperbesar dari 1200 menjadi 1500. Sementara itu, kursi di legislatif ditambah dari 70 menjadi 90 kursi.

Saat ini, 50 persen dari 70 kursi di Parlemen Hong Kong dipilih melalui sistem pemilihan langsung. Biasanya, politisi pro-demokrasi memiliki capaian yang lebih baik dibanding loyalis Beijing. Hal itu didukung prinsip hak pilih universal (Universal Suffrage) yang memungkinkan warga untuk menentukan sendiri siapa wakilnya di pemerintahan.

Dengan perubahan yang baru, maka porsi wakil rakyat yang bisa dipilih langsung bakal berkurang. Dengan kata lain, jumlah loyalis Cina akan kian besar. Adapun loyalis-loyalis itu bisa dari berbagai sektor mulai dari industri, serikat pekerja, atau professional.

Blinken berkata, langkah Cina tersebut sungguh berbahaya bagi demokrasi di Hong Kong. Di sisi lain, juga mengingkari janji bahwa akan ada otonomi bagi warga Hong Kong. Menurut Blinken, seharusnya Cina tidak terlalu banyak campur tangan soal pelaksanaan demokrasi di sana.

Para pengunjuk rasa pro-demokrasi meniru salam tiga jari dari film "The Hunger Games", saat unjuk rasa di distrik perbelanjaan Mong Kok di Hong Kong, 27 November 2014. Salam ini juga digunakan para pendemo pro-demokrasi di Hong Kong. REUTERS/Bobby Yip

"Hong Kong yang menghormati kebebasan, hak asasi, serta pluralisme tidak hanya akan bagus untuk dirinya, tetapi juga Cina dan komunitas internasional. Kami tetap teguh mendukung hak warga Hong Kong dan akan memberikan respon jika Cina tidak memberikannya," ujar Blinken menegaskan.

Salah satu dari pejabat yang dikenai sanksi oleh Amerika adalah Wang Chen, anggota dari Politburo, lembaga pengambil keputusan Cina. Selain itu, ada juga Tam Yiu-chung, politisi Hong Kong yang terlibat dalam pembuatan UU Keamanan Nasional.

Selain keduanya, banyak nama dalam daftar sanksi tersebut sudah pernah dikenai hukuman sebelumnya. Di masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, mereka tidak diberi izin berkunjung ke Amerika ataupun akses terhadap aktivitas ekonomi seperti pinjaman bank ataupun pembelian properti.

Pemerintah Cina maupun Hong Kong belum memberikan respon terkait sanksi baru itu. Besar kemungkinan respon baru akan diberikan pada pertemuan Kamis esok di mana Antony Blinken akan bertemu dengan Menlu Cina Wang Yi.

Beberapa pihak malah menduga pertemuan akan dibatalkan sesegera mungkin. Apalagi, dalam kunjungan ke Jepang, Blinken juga memberikan pernyataan keras soal Cina. Ia menyebut Cina sebagai ancaman di kawasan Indo-Pasifik karena aktivitasnya yang koersif di wilayah perairan tersebut.

Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian telah meminta Amerika untuk meninggalkan pendekatan ala perang Dengan. Menurutnya, apa yang seharusnya dilakukan Amerika adalah menghormati kepentingan Cina dan tidak mengintervensi urusan internalnya.

Baca juga: Kunjungi Jepang, Amerika Kembali Tekankan Ancaman Cina di Indo-Pasifik

ISTMAN MP | CNN