TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, pada Senin mengatakan AS akan menggunakan kepemimpinannya di Dewan Keamanan PBB pada Maret untuk mendorong diskusi tentang krisis Myanmar.

"Saya berharap menggunakan waktu kita sebagai presiden dewan untuk mendorong diskusi yang lebih intens," kata Thomas-Greenfield, dilaporkan Reuters, 2 Maret 2021.

Thomas-Greenfield mengatakan dia berencana untuk segera mengadakan diskusi Dewan Keamanan PBB tentang Myanmar.

Pemerintah sipil terpilih Myanmar digulingkan dalam kudeta militer pada 1 Februari. Pada Jumat Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara.

Duta Besar AS yang baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, mengadakan konferensi pers untuk menandai dimulainya kepresidenan AS di Dewan Keamanan PBB untuk bulan Maret, di markas besar PBB di New York, AS, 1 Maret 2021. [REUTERS / Mike Segar]

Dalam sebuah pernyataan bulan lalu, Dewan Keamanan PBB menyuarakan keprihatinan atas status darurat yang diberlakukan oleh militer Myanmar selama satu tahun, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan Cina.

Polisi di Myanmar membubarkan protes terhadap kudeta dengan gas air mata, granat kejut dan peluru karet. Pada hari Minggu, polisi menembaki kerumunan orang di beberapa tempat, menewaskan 18 orang, kata kantor hak asasi manusia PBB.

Thomas-Greenfield mengatakan Amerika Serikat siap untuk menggunakan keterlibatannya di PBB dan secara internasional, untuk menekan militer Myanmar agar membatalkan tindakannya dan memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.

"Namun kekerasan yang kita saksikan sekarang, tidak menunjukkan bahwa mereka siap keputusan mudah," katanya. "Jadi kita harus meningkatkan tekanan."

Baca juga: Pengadilan Myanmar Tambah Dakwaan untuk Aung San Suu Kyi

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan global untuk memastikan kudeta Myanmar gagal.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun setelah pengumuman junta militer.

PBB tidak secara resmi mengakui junta militer sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun dalam pemerintahan atau perwakilan PBB.

REUTERS