TEMPO.CO, Jakarta - Ekuador menuntut Meksiko ke Pengadilan Internasional PBB (ICJ) di tengah perselisihan diplomatik yang sedang berlangsung mengenai mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas.
Konflik tersebut berpusat pada keputusan Meksiko pada awal April yang memberikan suaka kepada Glas, yang telah dua kali dihukum karena korupsi oleh pengadilan Ekuador.
Pada Desember 2017, Glas dijatuhi hukuman enam tahun penjara setelah dia dinyatakan bersalah atas tuduhan menerima suap dari perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht dengan imbalan kontrak pemerintah.
Glas telah tinggal di kompleks diplomatik Meksiko di Quito sejak Desember. Kemudian pihak berwenang Ekuador menyerbu kedutaan Meksiko di Quito, menangkapnya, dan memenjarakannya di Guayaquil.
Dalam pengajuannya ke ICJ, Ekuador mengatakan bahwa tindakan Meksiko “menghalangi administrasi peradilan yang tepat di Ekuador, [dan] merupakan, antara lain, penyalahgunaan hak asasi manusia secara terang-terangan. tempat misi diplomatik”.
Ekuador juga menuduh Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador membuat “pernyataan palsu dan merugikan yang mempertanyakan keabsahan pemilu di Ekuador”.
Dikatakan bahwa pernyataan tersebut “melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain”.
Pengaduan tersebut tidak merinci pernyataan yang dipermasalahkan, meskipun Ekuador sebelumnya mengecam Lopez Obrador karena menyiratkan bahwa spekulasi media mengenai pembunuhan calon presiden Fernando Villavicencio telah mempengaruhi hasil pemilu.
Sebagai tanggapan, Ekuador menyatakan duta besar Meksiko “persona non grata”.
Tak lama setelah Meksiko mengumumkan pemberian suaka kepada Glas, pihak berwenang Ekuador mengepung kedutaan Meksiko di Quito dan menangkap mantan wakil presiden tersebut, yang sejak itu ditahan di penjara dengan keamanan maksimum di kota Guayaquil.
Video kamera keamanan yang dirilis oleh pemerintah Meksiko menunjukkan polisi Ekuador memanjat tembok kedutaan dan menerobos masuk ke dalam gedung. Mereka mengatakan Roberto Canseco, kepala urusan konsuler Meksiko di Ekuador, ditahan oleh polisi dan didorong ke lantai selama insiden tersebut.
Penggerebekan tersebut memicu kemarahan para pemimpin di kawasan karena melanggar perjanjian internasional yang telah lama ada. Kedutaan dianggap sebagai ruang yang dilindungi dan umumnya dianggap terlarang bagi otoritas lokal tanpa undangan.
Apa yang disebut “aturan yang tidak dapat diganggu gugat” telah digunakan di seluruh dunia baik oleh para pembangkang politik maupun pihak lain untuk menghindari penangkapan di negara asal mereka.
Setelah serangan itu, Meksiko memutuskan hubungan diplomatik dengan Ekuador.
Mexico City juga meminta ICJ untuk menangguhkan Ekuador dari PBB sambil menunggu permintaan maaf resmi. Sidang kasus tersebut dijadwalkan dimulai pada Selasa.
Sementara itu, pihak berwenang Ekuador tetap menentang.
Dalam pengaduan yang diajukan pada Senin, pemerintahan Presiden Daniel Noboa mengatakan tindakan Meksiko melanggar Konvensi Suaka Politik tahun 1933, Konvensi Suaka Diplomatik tahun 1954, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, Konvensi Antar-Amerika Melawan Korupsi tahun 1996, dan Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003.
Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip piagam pendirian PBB dan piagam Organisasi Negara-negara Amerika.
Organisasi regional tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan hal ini, dan Sekretaris Jenderal Luis Almagro mengatakan bahwa baik “penggunaan kekuatan, serangan ilegal ke dalam misi diplomatik, maupun penahanan pencari suaka bukanlah cara damai menuju penyelesaian masalah ini. situasi".
Meksiko tidak segera menanggapi pengajuan tersebut.
Pilihan Editor: Eks Wapres Ekuador Coba Bunuh Diri dan Mogok Makan, Protes Ditangkap Korupsi
AL JAZEERA
