Korban Berjatuhan di Myanmar, Pelapor Khusus PBB Minta Dunia Bertindak

Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng yang menggambarkan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta - Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan dunia harus bertindak ketika represi junta militer terhadap pengunjuk rasa Myanmar semakin brutal, dengan 18 orang tewas di tangan aparat ketika demonstrasi menentang kudeta militer pada Ahad.

Korban jiwa demonstrasi 28 Februari merupakan hari paling berdarah sejak protes kudeta 1 Februari 2021. Pengunjuk rasa antikudeta ditembaki di berbagai bagian kota terbesar Yangon setelah granat setrum, gas air mata, dan tembakan di udara, gagal membubarkan protes mereka, menurut laporan Reuters.

Tom Andrews telah mengatakan korban jatuh di Myanmar membuktikan junta militer telah mempraktikan kekejaman represif terhadap massa yang berunjuk rasa damai.

"Saya bisa melaporkan ke Dewan HAM PBB dan semua negara anggota PBB bahwa oposisi terhadap kudeta ilegal telah menyebar di seluruh Myanmar," kata Tom Andrews dalam penyataan rilis pers yang diterima Tempo, 1 Maret 2021.

"Saya telah mendengar penolakan kuat untuk tunduk di bawah kediktatoran militer. Rakyat takut betapa brutal tindakan rezim dalam beberapa hari terakhir, tetapi mereka lebih takut jika mereka dan anak-anak mereka hidup di bawah kekuasaan otoriter," kata Tom Andrews.

Para pengunjuk rasa berlindung saat mereka bentrok dengan petugas polisi anti huru hara selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar kepemimpinan partainya pada 1 Februari 2021. REUTERS/Stringer

Tom Andrews mengatakan situasi Myanmar akan lebih buruk jika komunitas internasional tidak bertindak untuk mendukung rakyat Myanmar.

Negara anggota PBB, kata Andrews, memiliki opsi untuk meredam kekerasan atau menghukum junta militer dengan embargo senjata, sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta dan penindakan demonstrasi.

Baca juga: Dukung Rakyat Myanmar, Veronica Koman: Militerisme Bisa Menular

Selain itu, negara anggota bisa menjatuhkan sanksi terhadap kepentingan bisnis junta atau yang berkaitan dengan junta militer Myanmar.

"Negara anggota PBB agar menggelar pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk segera menilai situasi dan mempertimbangkan untuk meminta otoritas Bab VII berdasarkan Piagam PBB. Opsi termasuk embargo senjata global, sanksi yang keras terhadap rezim, dan rujukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional untuk menyelidiki dan mungkin menuntut kejahatan yang telah terjadi selama beberapa tahun," kata Tom Andrews.

Tom Andrews mengatakan akan terus mengumpulkan temuan fakta untuk Dewan HAM PBB dan negara anggota terkait situasi di Myanmar.






Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

13 jam lalu

Prancis Tutup Masjid, Tuding Imam Radikal

Pemerintah Prancis mengumumkan akan menutup masjid karena menganggap imamnya radikal,


Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

19 jam lalu

Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

Pengadilan Myanmar menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan mantan penasihat ekonominya, Sean Turnell dari Australia, 3 tahun penjara


Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

22 jam lalu

Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

Ratu Kecantikan Myanmar menuai perhatian publik atas komentar pedasnya terhadap junta militer. Dia akhirnya mendapat suaka dari Kanada.


Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

2 hari lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

5 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

6 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

6 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

6 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

6 hari lalu

Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar.


Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

6 hari lalu

Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Umum ke-77 PBB di New York untuk membahas persiapan KTT November 2022