TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, kembali menegaskan komitmennya terkait kisruh pembayaran royalti antara Facebook dan negaranya. Ia berkata, Australia tidak akan mudah tunduk terhadap Facebook meskipun perusahaan tersebut telah memblokir semua berita asal negeri Kangguru di platformnya.

Morrison menjelaskan, dirinya pede melawan Facebook karena selain merasa benar, juga karena mendapat jaminan dukungan dari berbeagai negara. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Kanada, Prancis, dan India. Walau begitu, Morrison tidak menutup kemungkinan bernegosiasi kembali dengan Facebook.

"Ada ketertarikan tinggi terhadap kondisi Australia saat ini," ujar Morrison, dikutip dari kantor berita Reuters, Jumat, 19 Februari 2021.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kisruh antara Facebook dan Australia bermula dari komitmen negeri kangguru tersebut untuk mengatur kembali cara kerja platform media sosial dan media konservatif. Salah satu yang hendak diubah Australia adalah nilai yang harus dibayar pemilik media sosial untuk bisa menggunakan konten dari media lokal.

Selama ini, platform media sosial relatif tidak harus membayar banyak untuk menggunakan konten-konten tersebut. Di sisi lain, mereka juga mendapatkan pemasukan iklan lebih besar dibanding media pada umumnya. Bagi Australia, hal tersebut tidak adil untuk perusahaan media dan harus diubah agar tidak terjadi ketimpangan.

Pendiri dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, pria asal Palo Alto, California, menepati urutan kelima orang terkaya di dunia 2018 versi Forbes dengan kisaran kekayaan 71 miliar Dollar AS. REUTERS

Australia kemudian mengeluarkan kebijakan baru bernama Media Bargaining Code. Aturan itu, pada dasarnya, memaksa media sosial untuk membayar konten perusahaan-perusahaan media Australia yang mereka gunakan. Facebook menolak hal tersebut dan mencoba mengancam balik dengan memblokir seluruh konten berita Australia dari Facebook.

Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg, mengaku sudah berbicara dengan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, soal masalah ini, Kurang lebih percakapan sudah berlangsung selama dua kali. Namun, hingga berita ini ditulis, keduanya belum menemukan kata sepakat sehingga pemblokiran masih dilanjutkan.

"Kami membicarakan hal-hal yang dipermasalahkan Facebook soal Media Bargaining Code dan mereka setuju untuk mengintensifkan pembicaraan. Kami akan melakukan pembicaraan lagi pekan depan."

"Hal yang perlu diketahui Facebook, hal ini bukan hanya masalah 1-2 kerjasama komersiala saja. Ini masalah kedaulatan Australia juga," ujar Frydenberg menegaskan.

Baca juga: Komunitas Internasional Kecam Langkah Facebook Blokir Outlet Media di Australia

ISTMAN MP | REUTERS