Komunitas Internasional Kecam Langkah Facebook Blokir Outlet Media di Australia

Siluet pengguna ponsel terlihat di samping layar proyeksi logo Facebook dalam ilustrasi gambar yang diambil 28 Maret 2018. [REUTERS / Dado Ruvic / Ilustrasi]

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Facebook memblokir konten perusahaan atau outlet media di Australia berujung kecaman. Berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga politisi, mengecam langkah tersebut dan menyebut Facebook telah melakukan langkah yang non demokratis. Apalagi, gara-gara pemblokiran itu, semua informasi penting seperti COVID-19 hingga kebakaran hutan juga jadi tak bisa diakses.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemblokiran itu berawal dari konflik antara Facebook dengan pemerintah Australia. Pemerintah Australia meminta Facebook untuk membayar royalti ke perusahaan media sebagai ganti penggunaan konten mereka di platform berita miliknya. Hal itu diatur dalam Media Bargaining Code. 

Facebook menganggap permintaan itu tak adil baginya dan memilih untuk memblokir sekalian semua page yang dimiliki perusahaan media serta membatasi penyebaran berita asal Australia. Sementara itu, menurut pemerintah Australia, hal itu tak adil karena Facebook selama ini mendapat keuntungan dari konten yang  dibuat media Australia. 

Berikut reaksi berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Australia, soal kisruh dengan Facebook tersebut:

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara selama konferensi pers bersama yang diadakan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Admiralty House di Sydney, Australia, 28 Februari 2020. [REUTERS / Loren Elliott / File Foto]

1. PM Australia Scott Morrison
"Langkah Facebook melakukan unfriend terhadap Australia, di mana sekaligus memutus akses terhadap layanan kesehatan dan darurat, sungguh arogan dan mengecewakan."

"Tindakan ini justru mengkonfirmasi keresahan berbagai negara soal tingkah laku perusahaan-perusahaan teknologi. Mereka merasa lebih besar dibanding pemerintah dan tak bisa diatur."

2. Kepala Komite Persaingan Usaha Parlemen Amerika, David Cicilline
"Ini semakin memperjelas bahwa Facebook tidak cocok dengan prinsip demokrasi."

"Mengancam satu negara untuk sepenuhnya tunduk kepada kemauan Facebook adalah wujud paling nyata dari praktik monopoli."

3. Kepala Komite Digital, Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris Julian Knight
"Ini adalah aksi bully yang mereka lakukan terhadap Australia. Saya rasa ini akan memicu aksi tegas dari para legislator di seluruh dunia."

"Kami mewakili rakyat dan maaf saja, mereka tidak akan bisa menabrak kami. Jika Facebook berpikir seperti itu, mereka akan mendapat perlakuan yang sama dengan perusahaan energi dan tembakau."

4. Pemimpin Redaksi Sydney Morning Herald Lisa Davis
"Ini seperti tantrum anak kecil. Facebook secara tidak langsung membuka pintu untuk lebih banyak misinformasi, konspirasi, dan radikalisme yang lebih berbahaya di platformnya."

5. CEO Foodbank Brianna Casey
"Ini langkah yang tidak bisa diterima. Di saat kebutuhan akan bantuan pangan begitu tinggi akibat pandemi COVID-19, mereka malah memutus jalur komunikasi yang menghubungkan rakyat dengan bantuan tersebut. Bagaimana jika mereka tidak bisa makan? Segera selesaikan masalah ini!"

Baca juga: Akun Pemerintah Australia Terdampak Pemblokiran Konten Media oleh Facebook

ISTMAN MP | REUTERS






Pembatasan Dihapus, Jumlah Perjalanan di Cina Saat Libur Imlek Meningkat

6 jam lalu

Pembatasan Dihapus, Jumlah Perjalanan di Cina Saat Libur Imlek Meningkat

Tahun Baru Imlek adalah hari libur terpenting tahun ini di Cina.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

6 jam lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

23 jam lalu

Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

Jepang tak lagi mewajibkan pemakaian masker di dalam ruangan. Covid-19 disamakan dengan sakit flu biasa.


Pemerintah Baru Fiji Hentikan Kerja Sama dengan China, Kembali ke Australia

1 hari lalu

Pemerintah Baru Fiji Hentikan Kerja Sama dengan China, Kembali ke Australia

PM Fiji mengatakan pemerintahnya akan mengakhiri pelatihan dan perjanjian pertukaran polisi dengan China.


Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

1 hari lalu

Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 231.000 jemaah.


Inilah 6 Aplikasi yang Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia 2022

1 hari lalu

Inilah 6 Aplikasi yang Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia 2022

Whatsapp menjadi aplikasi paling populer yang digunakan masyarakat Indonesia, persentasinya mencapai 98,07 persen pengguna di Indonesia.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

1 hari lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Pakar Ingatkan Campak Lebih Menular dari COVID-19

1 hari lalu

Pakar Ingatkan Campak Lebih Menular dari COVID-19

Pakar kesehatan mengatakan penyakit campak lebih menular dari COVID-19 dengan daya tular pada 12 hingga 13 orang di sekitar pasien.


CDC Temukan Kasus Stroke Pada Lansia Penerima Vaksin Booster Pfizer

2 hari lalu

CDC Temukan Kasus Stroke Pada Lansia Penerima Vaksin Booster Pfizer

Dalam temuannya, CDC menyatakan lansia penerima vaksin booster Covid-19 Pfizer kedua kalinya berpotensi terkena stroke.


Xi Jinping: Hubungan China dan Australia di Jalan yang Benar

2 hari lalu

Xi Jinping: Hubungan China dan Australia di Jalan yang Benar

Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa hubungan China dengan Australia bergerak ke arah yang benar.