Komunitas Internasional Kecam Langkah Facebook Blokir Outlet Media di Australia

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siluet pengguna ponsel terlihat di samping layar proyeksi logo Facebook dalam ilustrasi gambar yang diambil 28 Maret 2018. [REUTERS / Dado Ruvic / Ilustrasi]

    Siluet pengguna ponsel terlihat di samping layar proyeksi logo Facebook dalam ilustrasi gambar yang diambil 28 Maret 2018. [REUTERS / Dado Ruvic / Ilustrasi]

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Facebook memblokir konten perusahaan atau outlet media di Australia berujung kecaman. Berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga politisi, mengecam langkah tersebut dan menyebut Facebook telah melakukan langkah yang non demokratis. Apalagi, gara-gara pemblokiran itu, semua informasi penting seperti COVID-19 hingga kebakaran hutan juga jadi tak bisa diakses.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pemblokiran itu berawal dari konflik antara Facebook dengan pemerintah Australia. Pemerintah Australia meminta Facebook untuk membayar royalti ke perusahaan media sebagai ganti penggunaan konten mereka di platform berita miliknya. Hal itu diatur dalam Media Bargaining Code. 

    Facebook menganggap permintaan itu tak adil baginya dan memilih untuk memblokir sekalian semua page yang dimiliki perusahaan media serta membatasi penyebaran berita asal Australia. Sementara itu, menurut pemerintah Australia, hal itu tak adil karena Facebook selama ini mendapat keuntungan dari konten yang  dibuat media Australia. 

    Berikut reaksi berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Australia, soal kisruh dengan Facebook tersebut:

    Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara selama konferensi pers bersama yang diadakan dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di Admiralty House di Sydney, Australia, 28 Februari 2020. [REUTERS / Loren Elliott / File Foto]

    1. PM Australia Scott Morrison
    "Langkah Facebook melakukan unfriend terhadap Australia, di mana sekaligus memutus akses terhadap layanan kesehatan dan darurat, sungguh arogan dan mengecewakan."

    "Tindakan ini justru mengkonfirmasi keresahan berbagai negara soal tingkah laku perusahaan-perusahaan teknologi. Mereka merasa lebih besar dibanding pemerintah dan tak bisa diatur."

    2. Kepala Komite Persaingan Usaha Parlemen Amerika, David Cicilline
    "Ini semakin memperjelas bahwa Facebook tidak cocok dengan prinsip demokrasi."

    "Mengancam satu negara untuk sepenuhnya tunduk kepada kemauan Facebook adalah wujud paling nyata dari praktik monopoli."

    3. Kepala Komite Digital, Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris Julian Knight
    "Ini adalah aksi bully yang mereka lakukan terhadap Australia. Saya rasa ini akan memicu aksi tegas dari para legislator di seluruh dunia."

    "Kami mewakili rakyat dan maaf saja, mereka tidak akan bisa menabrak kami. Jika Facebook berpikir seperti itu, mereka akan mendapat perlakuan yang sama dengan perusahaan energi dan tembakau."

    4. Pemimpin Redaksi Sydney Morning Herald Lisa Davis
    "Ini seperti tantrum anak kecil. Facebook secara tidak langsung membuka pintu untuk lebih banyak misinformasi, konspirasi, dan radikalisme yang lebih berbahaya di platformnya."

    5. CEO Foodbank Brianna Casey
    "Ini langkah yang tidak bisa diterima. Di saat kebutuhan akan bantuan pangan begitu tinggi akibat pandemi COVID-19, mereka malah memutus jalur komunikasi yang menghubungkan rakyat dengan bantuan tersebut. Bagaimana jika mereka tidak bisa makan? Segera selesaikan masalah ini!"

    Baca juga: Akun Pemerintah Australia Terdampak Pemblokiran Konten Media oleh Facebook

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.