Amerika Bayar Tunggakan Pembayaran untuk WHO yang Dihentikan Donald Trump

Kamis, 18 Februari 2021 10:00 WIB

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara selama kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 4 Februari 2021. [REUTERS / Tom Brenner]

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat akan membayar US$ 200 juta (Rp 2,8 triliun) lebih tunggakan pembayaran untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir bulan, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu, Reuters melaporkan.

Donald Trump telah menghentikan pembayaran donasi untuk WHO oada tahun lalu, menuduh WHO tidak becus atas penanganan pandemi dan menuduhnya berkolusi dengan Cina.

Trump mengatakan pada konferensi pers Gedung Putih pada April 2020 bahwa WHO telah gagal dalam tugas pokoknya dan harus dimintai pertanggungjawaban. Dia menuduh WHO telah mempromosikan "disinformasi" Cina tentang virus yang kemungkinan menyebabkan penyebaran virus yang lebih luas.

Tetapi pemerintahan Joe Biden telah berjanji untuk membalikkan keputusan Donald Trump dan menekankan pentingnya kerja sama global untuk melawan pandemi.

"Ini adalah langkah maju yang penting dalam memenuhi kewajiban keuangan kami sebagai anggota WHO, dan ini mencerminkan komitmen baru kami untuk memastikan WHO memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk memimpin tanggapan global terhadap pandemi, bahkan saat kami berupaya untuk mereformasi WHO di masa depan," kata Blinken pada pertemuan DK PBB tentang distribusi vaksin global yang adil, dikutip dari CNN, 18 Februari 2021.

Advertising
Advertising

Presiden AS Donald Trump menghadiri pengarahan harian gugus tugas virus Corona di Rose Garden di Gedung Putih di Washington, AS, 14 April 2020. Amerika Serikat adalah donor keseluruhan terbesar untuk WHO yang berbasis di Jenewa, menyumbang lebih dari US$ 400 juta (Rp 6,2 triliun) pada 2019, sekitar 15% dari anggarannya. [REUTERS / Leah Millis]

Menlu Antony Blinken, yang berbicara di forum internasional untuk pertama kalinya sejak menjabat, menekankan perlunya tanggapan Covid-19 difokuskan secara global dan agar semua negara melakukan bagian mereka untuk mengatasi tidak hanya wabah saat ini, tetapi juga krisis kesehatan utama yang akan datang.

"Amerika Serikat percaya bahwa multilateralisme, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia sangat penting, tidak hanya sebagai tanggapan kesehatan dan kemanusiaan Covid-19 internasional yang efektif, tetapi juga membangun kapasitas dan keamanan kesehatan global yang lebih kuat untuk masa depan. Kita saat ini sedang menghadapi tantangan COVID-19. Kita memiliki tantangan yang lebih panjang, tetapi sama pentingnya, dalam membangun struktur kesehatan yang sekuat mungkin ke depan," katanya.

Baca juga: WHO Setujui Penggunaan Darurat Vaksin AstraZeneca

Komentar Blinken menandai perubahan tajam dari kebijakan pemerintahan Trump sebelumnya, yang mencemooh dan berusaha meninggalkan WHO di tengah pandemi mematikan. Salah satu tindakan pertama Presiden Joe Biden di kantor adalah menghentikan kepergian Amerika Serikat dari badan multilateral tersebut.

Blinken meminta negara-negara untuk transparan dalam berbagi informasi tentang pandemi, tetapi tidak menyebutkan negara tertentu. Misi pencari fakta WHO baru-baru ini kembali dari Wuhan, tempat wabah Covid-19 dimulai, tetapi mengatakan mereka tidak diberi akses ke data mentah tentang penyakit tersebut.

REUTERS | CNN

Berita terkait

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

23 menit lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

3 jam lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

18 jam lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Bilang Veto di PBB Tak Surutkan Dukungan RI untuk Palestina

1 hari lalu

Menlu Retno Bilang Veto di PBB Tak Surutkan Dukungan RI untuk Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, Indonesia akan tetap menjalankan diplomasi guna mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

2 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Rusia Tawarkan Sukhoi ke RI, AS Minta Cina Buka Pintu

2 hari lalu

Top 3 Dunia: Rusia Tawarkan Sukhoi ke RI, AS Minta Cina Buka Pintu

Top 3 dunia adalah Rusia menawarkan Sukhoi ke RI, AS minta Cina buka pintu untuk pengusahanya hingga persiapan senjata Rusia lawan Ukraina.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

2 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

2 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya