TEMPO.CO, - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan kepada parlemen pada bahwa pemerintah tidak ingin asal memberikan sanksi pada Myanmar. Alasannya dapat merugikan warga negara biasa.

"Tidak mendukung sanksi sembarangan yang meluas secara umum," katanya dikutip dari Reuters, Selasa, 16 Februari 2021.

Singapura merupakan investor utama di Myanmar dan anggota ASEAN. Sementara negara ASEAN lain seperti Indonesia dan Malaysia telah menyerukan pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar.

Dunia internasional mengecam aksi kudeta militer dan penahanan pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari kemarin. Sejumlah negara menanggapi dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden pada Rabu telah menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar.

Biden juga mengulangi tuntutan agar para jenderal Myanmar menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap situasi politik terakhir di Myanmar. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada.

Selain itu, Indonesia meminta pihak di Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. "Di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional," katanya.

BACA JUGA: Berhasil Kontak Militer Myanmar, PBB Sampaikan Peringatan

REUTERS