Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani, berpose sebelum penandatanganan perjanjian Abraham Accord dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, AS, 15 September, 2020. [REUTERS / Tom Brenner]
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Israel mengirim delegasinya ke Bahrain untuk membahas dan meresmikan kelanjutan normalisasi hubungan yang mereka sepakati beberapa pekan lalu. Adapun hal-hal yang akan dibahas di Bahrain mulai dari komunike bersama hingga nota kesepahaman/
"Penandatanganan komunike adalah peresmian hubungan diplomatik (antara Israel dan Bahrain)," ujar keterangan pers Pemerintah Israel sebagaimana dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Ahad, 18 Oktober.
Begitu komunike itu diteken, maka Israel dan Bahrain resmi menjadi rekan diplomatik. Efeknya, kedua negara boleh membuka Kedutaan Besar di wilayah satu sama lain. Hingga berita ini diketahui, belum ada proyeksi perihal kapan pembukaan kedutaan itu akan dilakukan.
Sementara itu, untuk nota kesepahaman, Pemerintah Israel menyampaikan bahwa akan ada enam hingga delapan nota kesepahaman (MOU) yang ditawarkan ke Bahrain. MOU itu meliputi berbagai hal, termasuk kerjasama ekonomi dan pertahanan.
Awal Oktober lalu, Kepala Agensi Intelijen Israel Mossad, Yossi Cohen, sudah memberi sinyal soal kerjasama apa saja yang akan dibangun dengan Bahrain. Salah satunya adalah pertahanan, keamanan, dan intelijen. Hal tersebut menyusul pembahasannya dengan pejabat-pejabat terkait soal potensi kerjasama. "Ada kesemaan sikap dan kepentingan," ujar Cohen kala itu.
Segala urusan di Bahrain ditargetkan Israel beres Ahad ini. Selanjutnya, ganti normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab yang akan dituntaskan. Utusan Amerika untuk wilayah Timur Tengah, Avi Berkowitz, akan berkunjung ke UEA Senin esok untuk membahas apa saja topik yang akan dibawa ke Israel di hari Selasanya.
PM Israel, Benjamin Netanyahu, optimistis normalisasi yang sudah ada akan mempengaruhi negara-negara Arab lainnya untuk mengikuti langkah serupa. Menurutnya, negara-negara Arab sekarang lebih memperhatikan keuntungan kerjasama perdagangan dibandingkan konflik Palestina.
