TEMPO.CO, Jakarta - Facebook menerapkan aturan baru yang akan melarang bentuk iklan, foto, maupun video yang mengklaim kecurangan atas Pilpres Amerika. Selain itu, mereka juga melarang klaim kemenangan pemilu yang bersifat prematur. Aturan tersebut berlangsung tidak hanya di situs andalannya, Facebook, namun juga pada Instagram.

"Pelarangan ini akan mencakup iklan yang menggambarkan pemungutan suara atau sensus yang gagal hingga upaya mendelegitimasi metode, proses pemungutan maupun tabulasi suara yang sah," ujar pernyataan pers Facebook, dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis, 1 Oktober 2020.

Tindakan pencegahan ini diambil Facebook setelah inkumben Donald Trump menggunakan acara Debat Capres AS pertama untuk menyatakan bahwa pemilu presiden AS pada 3 November akan dicurangi. Padahal, klaim tersebut hingga saat ini masih tidak berdasar.

Donald Trump mengkritik keras sistem pemungutan suara via pos. Ia cenderung mengutip kasus-kasus yang kecil dan tidak terkait sebagai argumen bahwa penipuan sudah terjadi dalam skala besar. Dalam satu kesempatan, ia bahkan memilih Pilpres Amerika ditunda daripada mekanisme via pos dipertahankan.

Di sisi lain, tindakan Facebook ini ada respon terhadap kritik yang mereka terima. Sebelumnya, Facebook mendapat kecaman karena menolak memeriksa fakta iklan politik secara luas dan disinformasi yang kian mengganas.

Dalam blog tersebut, Facebook telah mengutip iklan-iklan yang menyebut kecurangan atau korupsi dalam pemilu karena berbagai alasan. Alasan itu baik hasil yang kurang jelas pada waktu penghitungan, atau penghitungan suara pada surat yang sudah batas waktu tenggang.

Selain pembatasan iklan pemilu, Facebook juga menambahkan pada 29 September bahwa situs mereka melarang iklan yang "memuji, mendukung, atau mewakili gerakan sosial militer serta QAnon".

FERDINAND ANDRE | REUTERS

https://www.reuters.com/article/us-facebook-election/facebook-bans-u-s-ads-that-call-voting-fraud-widespread-or-election-invalid-idUSKBN26L3VW?il=0