Alexander Lukashenko terlihat memegang senapan serbu saat pantau demonstrasi di ibu kota Minsk, Belarusia, 23 Agustus 2020.[Belta]
TEMPO.CO, Jakarta -Uni Eropa dikabarkan memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi finansial terhadap Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Dikutip dari kantor berita Reuters, Uni Eropa hanya akan memberi sanksi finansial terhadap pejabat-pejabat Belarus.
Jumlah pejabat yang akan dikenai sanksi pun bertambah. Dari yang awalnya hanya 14 pejabat Belarus, Uni Eropa dikabarkan menambahnya menjadi 31 pejabat. Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Yuri Karaev.
"Beberapa negara anggota (Uni Eropa) merasa hal itu terlalu ringan. Jadi, kami memutuskan untuk menambah 17 pejabat lagi," ujar seorang diplomat Uni Eropa yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari Reuters, Senin, 7 September 2020.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Belarus menjadi sorotan ketika Alexander Lukashenko memenangi pemilu presiden untuk keenam kalinya. Berbagai pihak, baik warga maupun organisasi internasional, menyakininya bermain curang untuk mempertahankan kekuasaan.
Tidak terima dengan kemenangannya, oposisi dan warga turun ke jalan untuk unjuk rasa. Mereka mendesak Alexander Lukashenko turun atau menggelar pilpres ulang. Alexander Lukashenko menolak dan meresponnya dengan menangkapi berbagai unjuk rasa. Ia juga meminta bantuan Rusia.
Aksi Lukashenko itulah yang kemudian mendorong Uni Eropa untuk menetapkan sanksi. Bulan lalu, sanksi yang ditetapkan baru larangan berkunjung ke negara-negara Eropa saja sekarang. Tak lama kemudian, Uni Eropa menetapkan sanksi finansial dan baru hari ini menetapkan berapa dan siapa yang akan menjadi targetnya.
"(31) Pejabat yang dikenai sanksi adalah pejabat-pejabat senior yang bertanggung jawab langsung atas penangkapan demonstransi dan pelaksanaan pemilu Belarus," ujar diplomat Uni Eropa itu menambahkan.
Dengan sanksi finansial, maka ke-31 pejabat Belarus terkait tidak akan bisa mengakses aset mereka di Eropa. Selain itu, pejabat Belarus juga tak akan diberi akses ke layanan finansial Eropa.
Jumlah dan nama pejabat yang dikenai sanksi bisa bertambah. Target Uni Eropa, kata diplomat terkait, sanksi akan diumumkan secara resmi pada 21 September nanti. Pada tanggal tersebut, para Menteri Luar Negeri Eropa akan berkumpul.
Perihal nama Alexander Lukashenko yang tidak masuk daftar, Uni Eropa dikabarkan sengaja menyimpannya untuk memberi ruang negosiasi.
