Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama pidato kenegaraan yang direkam dari Downing Street No 10 tentang pelonggaran lockdown selama virus corona di London, Inggris, 10 Mei 2020. [Andrew Parsons / No 10 Downing Street / Handout melalui REUTERS]
TEMPO.CO, Jakarta - PM InggrisBoris Johnson mendesak Uni Eropa untuk segera menentukan sikap soal kesepakatan dagang paska Brexit. Ia menetapkan tengat waktu 15 Oktober untuk Uni Eropa memberikan keputusan.
"Jika tidak ada kesepakatan, maka kita akhiri saja," ujar Boris Johnson, dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Senin, 7 September 2020.
Sebagaimana diketahui, secara formal, Inggris telah resmi meninggalkan blok Eropa pada 31 Januari lalu. Peristiwa itu dikenal sebagai Brexit alias Britain Exit.
Walau begitu, urusan di antara Inggris dan Uni Eropa belum sepenuhnya usai. Berbagai kesepakatan dagang antara kedua pihak harus diputuskan tahun ini. Itulah kenapa tahun 2020 mereka sebut sebagai masa transisi.
Salah satu hal yang masih dibahas kedua pihak adalah soal tarif dagang. Inggris tetap ingin mendapatkan akses ke sistem perdagangan bebas yang diadopsi Uni Eropa. Namun, di saat bersamaan, Inggris juga ingin memiliki kontrol terhadap perdagangan dan perikanan di wilayah mereka.
"Jika sampai 15 Oktober tidak ada kesepakatan di antara kami, rasanya tidak akan ada kesepakatan dagang. Semua pihak harus siap menerimanya," ujar Boris Johnson.
Boris Johnson menambahkan bahwa dirinya tidak keberatan apabila hubungan Inggris dan Uni Eropa nantinya seperti Australia. Dalam menjalankan hubungan dagang dengan Uni Eropa, Australia mengkombinasikan aturan Organisasi Dagang Dunia dengan sejumlah kesepakatan spesifik untuk produk-produk tertentu.
Negosiator utaka Brexit, David Frost, menambahkan bahwa Inggris tidak main-main dengan pernyataannya dan siap dengan "No Deal Brexit".
