TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Belarus membalas sanksi yang diberikan negara-negara Baltik. Dikutip dari kantor berita Reuters, Belarus memberikan sanksi berupa larangan berkunjung kepada pejabat-pejabat negara Latvia, Lithuania, dan Estonia.
Menteri Luar Negeri Belarus, Vladimir Makei, enggan mengungkapkan siapa saja pejabat yang dikenai sanksi oleh Belarus. Ia hanya menyatakan bahwa sanksi kepada negara-negara Baltik adalah peringatan kepada negara-negara lainnya untuk tidak ikut campur urusan Belarus.
"Bagi kami, apa yang mereka (negara Baltik) lakukan tidak bisa dierima," ujar Makei, Kamis, 3 September 2020.
Diberitakan sebelumnya, situasi di Belarus memanas sejak Presiden Alexander Lukashenko memenangkan pilpres untuk keenam kalinya. Menurut warga Belarus, Alexander Lukashenko telah bermain curang untuk mempertahankan jabatannya
Ribuan warga Belarus turun ke jalan, menggelar unjuk rasa selama sepekan lebih, untuk mendesak pemilu ulang. Namun, Alexander Lukashenko bergeming. Ia meresponnya dengan menangkapi para demonstran dan memberikan tawaran power sharing. Ia menolak pemilu ulang dan mengatakan hal itu hanya akan terjadi apabila dirinya mati.
Respon Alexander Lukashenko menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Mereka mengutuk penangkapan-penangkapan yang ia lakukan serta menuduh ia benar-benar memanipulasi pilpres Belarus. Negara-negara Baltik adalah beberapa di antaranya yang pada Senin kemarin memberikan sanksi larangan berkunjung untuk Lukashenko dan 29 pejabatnya.
Selain negara-negara Baltik, Uni Eropa juga sudah memberikan sanksi kepada pejabat Belarus. Sanksinya bersifat finansial di mana pejabat Belarus tidak lagi memiliki akses leluasa terhadap layanan finansial dan aset di Eropa. Uni Eropa tengah menimbang sanksi tambahan, namun dengan pengecualian untuk Alexander Lukashenko.
Sementara berbagai negara mengecam situasi di Belarus, Rusia malah makin dekat dengan negara tersebut. Kamis ini, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin akan bertemu dengan Alexander Lukashenko di Belarus.
"Kami dengan tegas dan bermartabat menolak segala upaya untuk mengganggu kestabilan di Belarus," ujar Menlu Rusia, Sergei Lavrov.
