TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Amerika agar kepemilikan operasional TikTok di Amerika beralih ke perusahaan lokal berpotensi terhambat. Gara-garanya, Cina memperbarui aturannya seputar ekspor teknologi.
Dengan aturan yang baru, divestasi operasional TikTok di AS bisa jadi akan membutuhkan persetujuan Beijing (Pemerintah Pusat Cina). Sebab, Cina memasukkan teknologi yang dipakai TikTok dalam daftar ekspor yang dilarang ataupun dibatasi.
“Jika ByteDance berencana untuk mengekspor teknologi terkait, itu harus melalui prosedur perizinan,” kata pakar perdagangan asal Cina, Cui Fan, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin, 31 Agustus 2020.
Dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Cina tersebut, ada 23 jenis teknologi yang ditambahkan ke dalam daftar terbatas. Salah satunya adalah teknologi "personal information push" di mana data pengguna akan dikumpulkan dan kemudian diproses melalui analisis data untuk menentukan arah pengembangan selanjutnya.
Contoh lainnya adalah teknologi antarmuka interaktif yang menggunakan kecerdasan buatan. Kedua teknologi itu disebut ada di dalam aplikasi TikTok yang dikembangkan oleh ByteDance. Jika TikTok dinyatakan masuk dalam cakupan aturan baru dari Cina, maka akan diperlukan waktu 30 hari untuk mendapatkan persetujuan awal saat mengekspor teknologi.
“Kami sedang mempelajari regulasi baru yang dirilis pada hari Jumat lalu. Seperti halnya transaksi lintas batas, kami akan mengikuti hukum yang berlaku yang dalam hal ini termasuk Amerika Serikat dan Cina,” kata penasihat umum ByteDance Erich Andersen.
Seperti diberitakan debelumnya, Presiden Amerika Donald Trump meminta ByteDance untuk melepas operasional TikTok di Amerika. Dalih yang dipakai Donald Trump, untuk mecegah ByteDance menyetor data publik Amerika ke Partai Komunis Cina.
Berbagai perusahaan mengantri untuk mengambil alih operasional tersebut. Beberapa di antaranya adalah Microsoft dan Oracle. Adapun divestasi tersebut diminta Pemerintah Amerika harus beres sebelum tanggal 15 September 2020.
Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa mereka menentang perintah eksekutif yang Donald Trump berikan kepada TikTok. Mereka menegaskan, Beijing akan membela hak dan kepentingan sah bisnis milik Cina.
