Presiden AS Donald Trump berbicara selama briefing harian tentang virus corona di Gedung Putih di Washington, AS, 21 Juli 2020. [REUTERS / Leah Millis]
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Donald Trump belum puas 'mengerjai' TikTok perihal syarat beroperasi di Amerika. Usai mengharuskan TikTok memiliki kepemilikan baru sebelum 15 September, Donald Trump meminta jatah uang atas segala kesepakatan yang dibuat TikTok nantinya.
"Saat ini mereka tidak memiliki hak apapun untuk beroperasi di Amerika selain kami berikan. Jadi, kalau kami ingin memberikan izin, maka harus ada yang diterima negara ini. (TikTok) Itu adalah aset berharga," ujar Donald Trump pada Selasa lalu, dikutip dari CNN, Rabu, 5 Agustus 2020.
Sejumlah pakar menganggap apa yang dikatakan Donald Trump tidak pantas. Sebab, menurut mereka, hal itu sama saja dengan memeras perusahaan yang ingin beroperasi ke Amerika. Dalam kasus TikTok, mereka mencoba menjual operasional di Amerika ke Microsoft agar tidak diblokir oleh Donald Trump.
Salah satunya dinyatakan oleh Avery Gardiner, penasehat senior untuk urusan persaingan usaha dan pertukaran data di Center for Democracy and Technology. Ia berkata, sangat tidak umum dan jelas-jelas salah perihal apa yang dilakukan Donald Trump. Jika dibiarkan, hal itu akan jadi preseden buruk ke depannya.
"Bukan tempatnya seorang Presiden Amerika menentukan perusahaan mana yang boleh beroperasi di Amerika atau tidak berdasarkan sumbangan uang yang diberikan," ujarnya.
Praktisi hukum dari firma Eversheds Sutherland, Jeffrey Bialos, menyatakan hal senada. Menurutnya, sangat berlebihan apabila Donald Trump meminta uang sebagai syarat memperbolehkan TikTok beroperasi di Amerika. Ia berkata, lebih masuk akal Pemerintah Amerika memberikan denda ke TikTok.
Denda tersebut bisa dikaitkan dengan investigasi persaingan usaha yang dilakukan Dewan Investasi Asing Amerika (CFIUS). CFIUS diketahui tengah mengkaji akuisisi Muscal.ly oleh TikTok pada 2016 lalu.
"Argumen paling wajar yang bisa saya pikirkan, Pemerintah Amerika meminta kompensasi atas proses hukum, waktu yang mereka habiskan untuk mengurus TikTok," ujar Bialos.
