TEMPO.CO, Jakarta - PBB Tidak percaya Korea Utara sudah menghentikan program uji coba nuklirnya. Hal itu menyusul indikasi Korea Utara telah mengembangkan senjata nuklir mini yang muat disematkan pada rudal balistiknya. Hal itu terungkap dari laporan PBB yang disusun 15 negara anggota Dewan Keamanan Korea Utara.

"Korea Utara terus melanjutkan program nuklirnya, termasuk pengayaan Uranium, eksperimen rekator baru, serta produksi dari senjata nuklir," ujar laporan PBB yang dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 4 Agustus 2020.

Menurut laporan PBB, dugaan itu diperkuat aktivitas Korea Utara yang beberapa kali melakukan program terkait nuklir. Untuk uji coba nuklir sendiri, setidaknya sudah enam kali Korea Utara melakukannya dengan yang terakhir berlangsung pada September 2017.

Pada 2018, Korea Utara mengklaim sudah menghancurkan lokasi tes nuklirnya yang berada di Punggye-ri. Namun, penghancuran tersebut bersifat tertutup. PBB curiga Korea Utara masih mempertahankan lokasi tes nuklir tersebut. Kalaupun sudah dihancurkan, hanya butuh 3 bulan untuk membangunnya lagi.

Lebih lanjut, Laporan PBB menyebutkan bahwa Korea Utara kemungkinan akan melibatkan negara lain dalam pengembangan dan uji coba senjata nuklirnya. Tujuannya, menurut dugaan PBB, agar nuklir mini yang dikembangkan tak hanya makin ringkas, namun juga bisa menyasar beberapa target sekaligus.

Hingga berita ini ditulis, Korea Utara belum memberikan tanggapan atas isi laporan PBB. Namun, pekan lalu, Pemimpin Agung Korea Utara Kim Jong Un menyatakan bahwa senjata nuklir yang dimilikinya sudah cukup untuk memastikan tidak ada perang lagi.

Sebagai catatan, berbagai pihak sudah berupaya untuk memastikan Korea Utara tidak mengembangkan senjata nuklir lagi. Salah satunya adalah Amerika. Sejak 2018, Amerika tiga kali melakukan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara. Namun, ketiganya buntu, bahkan ketika Presiden Amerika Donald Trump menemui langsung Kim Jong Un.

Contoh lain, PBB sudah menerapkan sanksi kepada Korea Utara terkait pengembangan nuklir sejak 2006.

ISTMAN MP | REUTERS