RUU Ekstradisi Hong Kong Terancam Gagal Disahkan
Selasa, 18 Juni 2019 10:41 WIB
TEMPO.CO, Hong Kong – Pejabat pemerintah Hong Kong mengatakan penundaan pembahasan RUU Ekstradisi mendapat persetujuan dari pemerintah Cina. Ini membuat lega para pejabat Hong Kong.
Baca juga: Konglomerat Hong Kong Pindahkan Uang karena RUU Ekstradisi
Penundaan pembahasan RUU Ekstradisi ini terjadi setelah unjuk rasa besar-besaran pada Rabu pekan lalu saat pembahasan di parlemen. Unjuk rasa itu berujung bentrok antara demonstran dan polisi, yang berjaga di depan gedung parlemen.
“Penundaan pembahasan itu sebenarnya berarti penarikan. Itu akan menjadi bunuh diri politik jika dibahas lagi,” kata seorang pejabat Hong Kong seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 17 Juni 2019.
Baca juga: 5 Poin Menarik Soal Kontroversi RUU Ekstradisi Hong Kong
Unjuk rasa besar-besaran menolak RUU Ekstradisi, yang berlangsung sejak Ahad dua pekan lalu, membuat peluang Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, untuk terpilih kembali menjadi mengecil.
Secara terpisah, pemerintah Cina menolak tuduhan ikut campur dalam pembahasan RUU itu. Media resmi di Cina menuding ada kekuatan dari luar yang mencoba mengganggu dengan menimbulkan kekacauan terkait pembahasan RUU itu.
Juru bicara Kemenlu Cina, Lu Kang, mengatakan pemerintah pusat Cina selalu mendukung kerja dari Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam.
Baca juga: Cina Dukung Hong Kong Soal RUU Ekstradisi
Lu Kang mengatakan,”Pemerintah pusat akan terus mendukung penuh kepala eksekutif dan pemerintahan Hong Kong sesuai dengan UU yang berlaku.” Hong Kong memiliki status wilayah administrasi khusus.
Anggota Dewan Eksekutif Hong Kong, Regina Ip, mengatakan Carrie Lam tidak akan mengundurkan diri meskipun mendapat desakan mundur dari para pengunjuk rasa dan sejumlah politisi.
Baca juga: Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong
Sedangkan tokoh oposisi Partai Demokratik, James To, mengatakan Carrie Lam harus mengundurkan diri.
“Dia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menunjukkan penyesalan dan kehilangan semua kredibilitas,” kata To di Hong Kong.
