TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta uang muka pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat – Meksiko jika ingin shutdown ingin diakhiri sementara. Shutdown atau penutupan sementara pemerintahan telah diberlakukan Trump sejak 22 Desember 2018.

“Kami tak punya pilihan selain membangun sebuah tembok atau penghalang. Jika ini tidak kita lakukan, upaya mengakhiri shutdown tidak akan berhasil,” kata Trump, seperti dikutip dari reuters.com, Jumat, 25 Januari 2019.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mulai Ancam Sektor Penerbangan

Pernyataan Trump itu ditegaskan Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders bahwa membuka kembali lembaga-lembaga pemerintahan hanya bisa dilakukan jika uang muka atau down payment (DP) untuk pembangunan tembok perbatasan dikucurkan.

Menjawab hal itu, juru bicara senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan anggota Senat dari Partai Demokrat sudah membuat putusan yang jelas kepada Partai Republik bahwa mereka tidak akan mendukung pendanaan tembok perbatasan Amerika Serikat – Meksiko. Juru bicara DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan tuntutan uang muka pembangunan tembok dari Presiden Trump adalah kesepakatan yang tak masuk akal.

Baca: Amerika Serikat Shutdown, Bisnis Ini Ikut Kena Dampak

Shutdown yang dilakukan Presiden Trump telah memasuki hari ke-34. Dia berkeras menuntut dikucurkannya uang pembangunan tembok perbatasan sebesar US$ 5,7 miliar atau Rp 80 triliun.

Trump mengatakan jika Schumer dan Ketua Senat mayoritas Partai Republik Mitch McConnell datang dengan sebuah kesepakatan yang masuk akal untuk mengakhiri shudown, maka dia pun akan mendukungnya.

Sebelumnya pada Kamis, 24 Januari 2019, McConnell mengatakan perundingan untuk mengakhiri shutdown masih berlangsung dan kali ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Anggota Senat Partai Republik Lindsey Graham, mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Trump tentang kemungkinan pendanaan jangka pendek untuk tembok tersebut.

“Kami semua percaya jika pemerintah mau diaktifkan tiga pekan saja, kami bisa menemukan sebuah jalan untuk menerbitkan undang-undang yang akan ditanda-tangani Trump. Ini tentu akan baik untuk seluruh pihak,” kata Graham.

Shutdown yang dilakukan Presiden Trump telah membuat sekitar 800 ribu PNS Amerika Serikat belum menerima gaji. Walhasil mereka pun mulai terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.