5 Fakta Penting Mengenai Pakta Pertahanan NATO
Jumat, 18 Januari 2019 12:33 WIB
TEMPO.CO, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan mempertimbangkan untuk menarik negaranya dari keanggotaan pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Dia disebut merasa kecewa dengan kontribusi iuran para negara anggota, yang jumlahnya jauh di bawah iuran tahunan AS.
Baca:
“Niat itu diutarakan pertama kali pada tahun lalu saat pemimpin AS ini mengatakan dia bisa meninggalkan blok pertahanan yang berisi 29 negara anggota tanpa persetujuan Kongres,” begitu dilansir CNBC pada Selasa, 15 Januari 2019.
Berikut ini beberapa fakta menarik mengenai NATO seperti dilansir situs Atlantic Council dan CNN:
Baca:
- Berdiri 1949
NATO berdiri pada 4 April 1949 pasca berakhirnya Perang Dunia II dan awalnya beranggotakan 12 negara. Saat ini jumlah anggotanya bertambah menjadi 29 negara. Penandatanganan berlangsung di Washington DC. Piagam pakta ini menyatakan negara anggota berupaya mempromosikan stabilitas dan keamanan di area Atlantik Utara. Dan negara anggota akan melakukan pertahanan bersama untuk menjaga keamanan dan perdamaian.
- Komandan Tertinggi
Jenderal AS, Dwight Eisenhower, terpilih sebagai Komandan Sekutu Tertinggi NATO pada 1951. Saat ini, posisi itu diduduki Sekretaris Jenderal, Jens Stoltenberg, yang pernah menjabat sebagai PM Norwegia.
Baca:
- 11 September 2001
NATO menggunakan Artikel V dalam piagam Perjanjian Washington mengenai klausa pertahanan bersama menyusul serangan teroris 11 September.
- Iuran 2 persen
Pertemuan puncak NATO pada 2014 menyatakan negara anggota bakal mengalokasikan 2% dari produk domestik bruto untuk anggaran pertahanan. Trump mendesak negara anggota untuk menaikkan anggaran pertahanan. Ini karena AS tercatat sebagai penyandang dana terbesar di NATO. Trump bahkan sempat menyebut batasannya naik menjadi 4 persen dari PDB.
Baca:
- Pasukan Moderen
NATO mengadopsi konsep strategi “Active Engagement, Modern Defence” selama 10 tahun ke depan sejak 19 November 2010. Sekretaris Jenderal NATO, Fogh Rasmussen, mengatakan ini mencakup upaya memodernisasi teknologi pertahanan dan kemampuan mencegah serangan. Ini dilakukan dengan pengembangan kemampuan siber dan pertahanan rudal.
