Kongres Filipina Perpanjang Darurat Militer di Mindanao
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Rabu, 12 Desember 2018 16:04 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kongres Filipina menyetujui perpanjangan 12 bulan undang-undang darurat militer di wilayah Mindanao.
Keputusan ini menyusul pernyataan Presiden Rodrigo Duterte untuk mempertahankan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk menghentikan ekstremis Muslim di Filipina.
Reuters melaporkan, 12 Desember 2018, rapat legislatif gabungan memilih 235 berbanding 28 suara untuk mempertahankan darurat militer di Mindanao hingga akhir 2019. Dengan keputusan ini, maka menjadi darurat militer paling lama sejak era 1970-an dari diktator Ferdinand Marcos.
Baca: Teror ISIS, Presiden Duterte Tetapkan Darurat Militer di Mindanao
Sebagian besar wilayah Muslim Mindanao selama beberapa dekade telah dirundung oleh pembajakan dan pemberontakan bersenjata oleh milisi separatis dan komunis, beberapa di antaranya telah diredam dengan kesepakatan gencatan senjata dan desentralisasi.
Namun pada Mei tahun lalu, konflik kembali muncul setelah sebuah aliansi ekstremis yang berusaha menciptakan ISIS di Filipina, menyerang dan merebut Kota Marawi selama lima bulan, yang dibalas oleh serangan udara dan darat pemerintah.
Baca: Gereja Filipina: Duterte Terapkan Darurat Militer Lawan ISIS
"Terlepas dari perolehan substansial yang dicapai selama masa darurat militer, kami tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa Mindanao berada di tengah-tengah pemberontakan," tulis Duterte dalam sebuah surat kepada Kongres.
Juru bicara Duterte dan militer berterima kasih kepada para anggota parlemen setelah pemungutan suara, dan mengatakan hak-hak dan kebebasan sipil akan dijaga di bawah darurat militer yang dimaksudkan untuk mencegah kelompok-kelompok radikal berkembang di Mindanao.
Baca: Duterte Minta Darurat Militer di Selatan Filipina Diperpanjang
Anggota parlemen oposisi mengatakan perpanjangan itu tidak adil karena tidak ada lagi pemberontakan yang mesti dipadamkan.
"Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ini normal?" kata Senator Franklin Drilon mengatakan selama sesi.
Legislator Edcel Lagman mengatakan apa yang tersisa dari pemberontak ISIS di Mindanao adalah milisi yang tidak mampu melakukan kembali pemberontakan atau menciptakan serangan baru usai darurat militer Filipina sebelumnya.