Pembantaian Etnis Rohingya, Tanda Militer Myanmar Masih Berkuasa

Rabu, 14 November 2018 20:25 WIB

Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak melakukan banyak tindakan atas pembantaian yang dialami penduduk etnis minoritas Rohingya, Myanmar, adalah sebuah kegagalan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan betapa militer masih sangat berkuasa di Myanmar.

"Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kendati dia adalah pemimpin de facto di Myanmar saat ini. Sebab konstitusi Myanmar telah 'mengikat kedua tangannya'. Namun Suu Kyi juga banyak tak bicara tentang apa yang terjadi di Myanmar. Jadi satu sisi dia mengalami kegagalan, tapi hal terpenting yang patut disoroti adalah militer sangat berkuasa di Myanmar," kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma, dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.

Dia mengatakan walau Myanmar saat ini dipimpin pemerintahan sipil, namun militer masih sangat berpengaruh. Militer mengontrol hampir seluruh lini di Myanmar termasuk ekonomi.

Baca: Tiga Pelanggaran HAM Berat yang Dilakukan Myanmar pada Rohingya

Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Dina Wisnu, Dewan HAM ASEAN, mengatakan kuatnya pengaruh militer bisa terlihat dari tidak bisanya sembarang orang masuk Myanmar. Di negara yang dulu bernama Burma itu, militer adalah pemersatu dan penanggung jawab stabilitas, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia.

Baca: Pembantaian Etnis Rohingya, ASEAN Bisa Jatuhkan Sanksi ke Myanmar

Advertising
Advertising

Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas di Myanmar. Pada Agustus 2017, bentrokan antara polisi perbatasan dan masyarakat Rohingya, telah memicu terjadinya pembantaian atau yang disebut PBB pembersihan etnis.

Heru Susetyo, Ketua Tim Kajian Hukum dan HAM KNSR, mengatakan tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar dipicu multi-faktor. Myanmar diduga tidak mau mengakui Rohingya. Masyarakat minoritas ini, diakui sebagai orang Bangladesh yang datang ke Myanmar. Faktor sejarah, ekonomi dan sosial telah berkontribusi terjadinya kejahatan sistematis pada etnis Rohingya.

Berita terkait

Spanyol Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

1 hari lalu

Spanyol Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

Kementerian Pertahanan Spanyol tidak mengungkap berapa banyak rudal patriot untuk Ukraina. Hanya menyebut rudal tiba beberapa hari ke depan.

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

2 hari lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

2 hari lalu

4 Fakta Lanud Soewondo yang Jadi Lokasi Konser Sheila on 7 di Medan

Konser Sheila on 7 akan digelar di lima kota termasuk Medan yang akan di langsungkan di Pangkalan Udara Seowondo, 14 September 2024

Baca Selengkapnya

Adik Kim Jong Un Umumkan Korea Utara sedang Bangun Militer Besar-besaran

5 hari lalu

Adik Kim Jong Un Umumkan Korea Utara sedang Bangun Militer Besar-besaran

Adik Kim Jong Un memastikan negaranya akan terus membangun kekuatan militer besar-besaran dan terkuat untuk melindungi kedaulatan dan perdamaian

Baca Selengkapnya

Pengeluaran Militer Global Capai Rekor Tertinggi pada 2023, Israel Naik 24 Persen

7 hari lalu

Pengeluaran Militer Global Capai Rekor Tertinggi pada 2023, Israel Naik 24 Persen

Pengeluaran militer global pada 2023 mencapai rekor tertinggi dengan angka US$2.443 miliar atau sekitar Rp39,66 kuadriliun.

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

7 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Ragam Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan TNI

10 hari lalu

Mengenal Ragam Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan TNI

Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan TNI memiliki makna yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Hizbullah Serang Israel

11 hari lalu

Hizbullah Serang Israel

Hizbullah di Lebanon pada Rabu, 17 April 2024, mengkonfirmasi telah menembakkan sejumlah rudal dan drone ke sebuah fasilitas militer di utara Israel.

Baca Selengkapnya

Diprotes Karyawan Google karena Kerja Sama dengan Israel, Apa Itu Proyek Nimbus?

11 hari lalu

Diprotes Karyawan Google karena Kerja Sama dengan Israel, Apa Itu Proyek Nimbus?

Proyek Nimbus adalah proyek komputasi cloud atau awan milik pemerintah dan militer Israel yang bekerja sama dengan Google dan Amazon.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

11 hari lalu

Amerika Serikat Siap Jatuhkan Sanksi Baru ke Tehran Dampak Serangan Iran ke Israel

Pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya menjatuhkan sanksi baru ke Iran sebagai bentuk balasan atas serangan Iran ke Israel pada akhir pekan lalu.

Baca Selengkapnya